Samarinda, infosatu.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Habib Zakaria Bahasyim menyoroti sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim ini dinilai tidak diimbangi dengan infrastruktur pendukung. Salah satunya tidak meratanya penempatan guru di sekolah-sekolah.
“Berbicara tentang sistem zonasi penerimaan murid, melihat maksud Mas Menteri (Nadiem Anwar Makarim) ini ingin memajukan dunia pendidikan. Cuma sayangnya model infrastrukturnya belum siap,” kata dia saat kunjungan kerja Komite III DPD RI di Ruang Tepian Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (18/9/2023).
Sistem zonasi, ia melanjutkan, juga mendorong orang tua/wali murid melakukan kecurangan dalam hal administrasi PPDB. Sebagian di antara mereka melakukan praktik pemindahan kartu keluarga secara tidak akurat demi mendekatkan jarak rumah dengan sekolah yang dituju.
Selain itu, Habib Zakaria juga menyoroti penghapusan ujian nasional dan rencana penghapusan skripsi bagi mahasiswa. Hal ini sebagai dampak dari transformasi digital yang tidak terlalu memperhatikan ijazah formal untuk melamar. Namun, lebih fokus pada kemampuan individu, seperti yang diterapkan perusahaan Google dan Apple.
Oleh karena itu, Kemendikbudristek perlu menyusun sistem pendidikan yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek geografisnya yang kompleks. Ini seperti pelajar di pulau-pulau terpencil dengan keterbatasan akses internet.
“Secara keseluruhan apa permasalahan-permasalahan kita di daerah-daerah ini agar kita bisa beri masukan kepada Mas Menteri. Supaya mengatur lebih bagus lagi, lebih baik lagi bagaimana seperti apa sistem yang harus dilakukan di negara kita Indonesia,” tutur Habib.
Habib berinisiatif mengajak berdiskusi bersama dengan Kemendikbudristek guna mencari solusi yang lebih baik untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
