Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah menyoroti parkir liar yang masih terjadi di Kota Samarinda. Menurut dia, praktik itu mengganggu masyarakat saat memarkir kendaraannya di depan gerai retail atau minimarket meski sudah bertuliskan “Parkir Gratis”.
Oleh karena itu, Laila mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menindak juru parkir liar di sejumlah gerai retail atau minimarket. Upaya itu dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Disbud), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian.
“Seharusnya pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda bisa mengatasi, masa iya tidak bisa,” kata dia Gedung DPRD Samarinda, Kamis (7/9/2023).
Penindakan parkir liar, ia menegaskan, semestinya bisa dilakukan pihak Dishub Kota Samarinda karena merugikan masyarakat. Pihak pemerintah daerah juga dirugikan lantaran tidak ada pendapatan yang masuk dari retribusi parkir liar tersebut.
Sedangkan retribusi dari parkir legal masuk sebagai pendapatan daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda setiap bulannya.
“Itu juga sempat dikeluhkan oleh Kepala Dishub Samarinda, beliau menanyakan pada kami seperti apa baiknya. Kami sarankan untuk melakukan evaluasi,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
“Tapi belum ada pembahasan terkait pajak bersama pihak Bapenda. Jadi kami masih belum tahu bagaimana pembagian pajaknya,” ia melanjutkan.
Laila menyarankan para pihak terkait parkir dapat duduk bersama untuk membahas permasalahan parkir liar tersebut. Dengan demikian diharapkan mendapatkan solusi terbaik agar tidak membebani dan meresahkan masyarakat.
“Tapi ini kan menjadi bahan evaluasi dan masukan, harus ada solusinya. Kasihan masyarakat membayarnya jadi dua kali ibaratnya. Mereka membayar pajak itu dengan membeli produk yang mereka jual, ternyata tetap harus bayar parkir,” ia menuturkan.
