Kutim, infosatu.co – Wakil Bupati Kutai Timur (Kukar) Kasmidi Bulang memberi respon positif terhadap saran dan kritikan dari anggota DPRD Kutim dalam Rapat Paripurna ke-28, Selasa (5/9/2023).
Adapun agenda dalam rapat itu membahas Nota Pengantar Pemerintah tentang Raperda APBD-Perubahan 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim.
Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyatakan bahwa wakil rakyat memiliki tugas dalam hal legislasi dan mengawasi kinerja eksekutif. Maka, ia menyatakan pandangan dan masukan dari anggota DPRD harus dihargai dan tidak boleh dipandang dengan sikap antipati.
“Partai politik adalah perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Fungsi legislatif juga sebagai pengawasan. Jadi punya hak untuk mengontrol kegiatan yang dilaksanakan eksekutif,” kata Kasmidi.
“Kita tidak boleh antipati terhadap pandangan atau masukan dari legislatif (DPRD). Justru ini menjadi cambuk bagaimana pihak eksekutif (Pemkab Kutim) meningkatkan kinerjanya,” ia melanjutkan.
Selama Rapat Paripurna ke-28, tujuh fraksi DPRD Kutai Timur juga memberikan tanggapan dan masukan terkait Nota Pengantar Raperda APBD-Perubahan 2023.
Salah satu perhatian utama adalah terkait utang kepada para kontraktor sebesar Rp30,2 miliar di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), serta Rp3,2 miliar di Dinas Pekerjaan Umum.
Fraksi-fraksi di DPRD mengingatkan pihak eksekutif untuk segera melunasi utang kepada pihak ketiga agar masalah ini tidak berlarut-larut.
Selain itu, rendahnya serapan anggaran hingga akhir triwulan II, yang hanya mencapai 33,65 persen atau setara dengan Rp1,989 triliun dari total anggaran senilai Rp5,886 triliun juga menjadi perhatian serius.
“Rendahnya serapan anggaran ini menyebabkan banyaknya program kegiatan yang belum terlaksana hingga memasuki triwulan ke-3 ini,” ujar Basti Sangga Langi dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya.
Selain itu, prioritas anggaran juga diharapkan untuk sejumlah program penting. Ini seperti perbaikan jalan dan jembatan, terutama jalan antardesa, jalan tani, penyediaan air bersih perkotaan. Juga, penyelesaian pembangunan Dermaga Kenyamukan juga harus menjadi perhatian serius.
Yan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya mengungkapkan pelabuhan tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat. “Jika pelabuhan ini selesai, otomatis perekonomian masyarakat bisa meningkat, arus barang dan jasa juga lebih lancar. Sehingga mengakibatkan harga barang tidak terlalu mahal,” ujarnya.
Tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh anggota DPRD diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah. Terutama dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengevaluasi pengelolaan anggaran demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
