Samarinda, infosatu.co – Persoalan penjualan baju impor bermerk (trifting) menjadi perbincangan di kalangan masyarakat maupun pemerintah.
Pasalnya Presiden Joko Widodo dengan tegas menekankan soal larangan penjualan baju impor, sebab dinilai keberadaan bisnis baju bekas impor itu dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan, agar pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan cermat dan tepat.
Menurutnya selama para pengusaha thrifting dapat memenuhi standar, peraturan dan perizinan dapat dipenuhi, maka bagi pria yang sering disapa Nidya sah saja untuk tetap digeluti.
“Jadi selama mereka memiliki izin dan sesuai aturan maka bisa dilankan,” ungkapnya saat lakukan Sosper Narkoba, Sabtu(29/7/2023) di Jalan Wijaya Kesuma Samarinda.
Sementara itu, pemerintah juga seharusnya memberikan kriteria jika pelarangan tersebut dilakukan, sebab para pengusaha tersebut juga memiliki marketing, dan hal itu juga dinilai bukanlah sesuatu yang akan menjadi haram jika dilakukan.
“Pemerintah harus lebih bijak supaya para pengusaha itu bisa tetap berjalan. Buatlah aturan yang baik, sehingga berkompetisi dengan baik. Ini kan sebenarnya dalam rangka melindungi produk dalam negeri,” pungkasnya.
