Bontang, infosatu.co – Penanganan banjir rob di Bontang Kuala masih belum maksimal. Hal itu disampaikan Ketua Komisi lll DPRD Bontang Amir Tosina.
Politikus Gerinda itu menilai bahwa Pemerintah Kota Bontang belum mampu menyelesaikan persoalan banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala. Terbukti dengan masih ada banjir yang terjadi ketika air pasang terjadi.
“Pemerintah tidak serius menangani padahal ini bukan persoalan baru. Tidak ada tindak lanjut dari pemerintah padahal sudah melakukan kajian,” ungkapnya saat sidak di kawasan Bontang Kuala, Senin (5/6/2023).
Dengan demikian, pria yang sering dipanggil Atos itu berharap ada perhatian pemerintah dalam menangani persoalan banjir rob di kawasan Bontang Kuala, lantaran jika terjadi banjir dapat menghambat aktivitas warga yang ingin bersekolah atau bekerja.
“Harus ada solusinya segera karena kalau air pasang ini mengganggu akses keluar dan masuk ke Bontang Kuala. Bayangkan kesulitan masyarakat di sini. Hampir setiap bulan terdampak banjir rob. Sementara respon pemerintah tidak ada,” terangnya.
Atos mengatakan dari informasi yang diterimanya, pada tahun 2023 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan Kota Bontang dinilai tinggi, sehingga diharapkan mampu mengakomodasi penanganan banjir rob di Bontang Kuala.
“Bontang Kuala menjadi wilayah yang tertinggal, karena sangat kumuh saat banjir rob merendam. Warga pun resah karena tindakan masih sangat minim. Kalau tidak ada perbaikan di APBD Perubahan 2023 ini masyarakat akan merespons. Kalau demo saya akan kawal paling depan,” tuturnya.
Menanggapi itu, Sekretaris Lurah Bontang Kuala Sanusi juga membenarkan melalui musrenbang warga selalu mengusulkan penanganan banjir rob. Urgensinya mungkin ialah membendung banjir dengan membuat polder.
“Tahun ini belum ada informasi penanganan banjir rob. Ini sudah beberapa kali banjir sejak awal tahun. Rencana polder pun juga sudah dimasukkan,” tutupnya.
