Samarinda, infosatu.co – Antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tepian masih kerap kali terjadi. Beberapa kali kecelakaan lalu lintas terjadi akibat antrean panjang kendaraan hingga badan jalan.
Ketua Komisi lll DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengatakan antrean kendaraan di SPBU dan minimnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) sudah diantisipasi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan langkah pengadaan kartu kendali BBM solar bersubsidi melalui penerapan fuel card.
Akan tetapi lanjut Angkasa penerapan fuel card pun masih perlu ditingkatkan lantaran berdasarkan hasil pemantauan pihaknya masih ditemukan penerapan fuel card yang tidak sebagaimana mestinya.
“Artinya perlu ditingkatkan karena masih ada kekurangan, sehingga perlu penyempurnaan. Misal ada fuel card yang tidak tepat guna karena ditemukan kendaraan yang tidak layak terdaftar di fuel card yang kemudian dimanfaatkan untuk mengisi BBM,” ungkapnya usai rapat di Gedung Sekretariat DPRD Samarinda, Senin (13/2/2023).
Selain itu juga adanya kesempatan bagi pemilik fuel card yang bisa mengakses di SPBU setiap kabupaten/kota di Kaltim, ketika berada di luar. Hal itu juga dinilai memiliki dampak berkurangnya ketersediaan BBM.
“Padahal setiap kabupaten/kota memiliki kapasitas pengisian BBM yang berbeda, seperti di Samarinda itu maksimal mengisi 120 liter tetapi fuel card dari kota/kabupaten lain dapat mencapai 200 liter. Sehingga dapat mengisi BBM sesuai batasan fuel card penggunanya meski melewati batasan jumlah batasan BBM SPBU suatu daerah,” terangnya.
Dengan demikian mengacu terhadap persoalan-persoalan tersebut perlu peningkatan dalam rangka pengimplementasian fuel card. Ia juga menyarankan agar Pertamina dapat mempertimbangkan penambahan jatah subsidi BBM SPBU di Kota Samarinda.
“Agar hal ini tidak menimbulkan persoalan yang sama dan terus-menerus,” pungkasnya.
