Samarinda, infosatu.co – Pergantian kepemimpinan legislatif belum bisa dilaksanakan. Namun Fraksi Partai Golkar terus menyuarakan persoalan pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dengan Hasanuddin Mas’ud.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono meminta agar selama proses surat keterangan (SK) pergantian yang dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Seluruh aktivitas dan administrasi yang berhubungan dengan Ketua DPRD Kaltim diserahkan kepada wakil-wakil DPRD Provinsi Kaltim.
“Sambil menunggu, Faksi Golkar meminta supaya pimpinan sidang dan administrasi yang ada itu diserahkan semua kepada wakil pimpinan,” ungkapnya dalam kegiatan rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim di Gedung D Lantai 6 Kompleks Kantor DPRD Kaltim, Senin (30/5/2022).
Ia menilai permintaan tersebut sebagai bentuk saling menghargai dan menghormati lantaran segala proses yang sudah dilakukan namun tak kunjung memenuhi harapan.
“Kan ini tetap kolektif kolegial supaya sama-sama saling menghargai dan menghormati tidak mencederai Partai Golkar juga tidak mencederai putusan-putusan Partai Golkar baik itu pak Makmur HAPK maupun Hasanuddin Mas’ud supaya sama-sama kelar,” tuturnya.
Tio sapaan akrabnya juga meminta agar pimpinan DPRD Kaltim segera mengirimkan surat yang direkomendasikan Komisi I DPRD Kaltim terkait yang ditujukan kepada Kemendagri.
“Karena informasi yang kami dapat sudah berada di pimpinan. Mohon pimpinan bisa mengirimkan hari ini. Kami juga akan menyampaikan kepada DPD Partai Golkar secara masif karena ini adalah hak Partai Golkar untuk segera meminta kepada Kemendagri mengeluarkan SK pergantian,” pungkasnya.
