Balikpapan, infosatu.co – Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya (BSJ) mendapatkan kepercayaan untuk melakukan pendampingan dan sekaligus sebagai avalis dan off taker untuk program desa korporasi secara nasional.
Sebelumnya, Koperasi Produsen Ternak BSJ telah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI tepatnya 8 Maret 2022 lalu.
Hal itu disampaikan langsung Ketua Koperasi Produsen Ternak BSJ Suparlan saat ditemui usai kegiatan penandatanganan MoU pengembangan peternakan yang disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dan para pimpinan perusahan di Hotel Senyiur Balikpapan, Kamis (31/3/2022).
“Artinya koperasi BSJ yang dilakukan dalam pengembangan penggemukan ternak sapi bisa dipotong dalam tiga bulan itu diakui oleh Kementerian Pertanian,” ungkapnya.
Suparlan mengatakan program desa korporasi memiliki tataran teknis yang mana ada perjanjian kerja sama PKS dengan kelompok ternak yang mendapatkan bantuan dari program pemerintah melalui desa korporasi ternak.
“Maka diwujudkan bahwa ini adalah tataran realisasi untuk pelaksanaan bagaimana program pemerintah terkait dengan pengembangan ternak itu bisa berjalan maksimal,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan kebutuhan perluasan lahan untuk pengembangan ternak jangka panjang. Pihak Koperasi Produsen Ternak BSJ akan memfokuskan mempersiapkan lahan-lahan untuk pengembangan lokasi pembibitan
“Karena pembibitan ini juga sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam jangka panjang ini terkait dengan kebutuhan bibit di kandang-kandang mitra kami di sembilan kabupaten/kota di Kaltim,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono mengatakan bahwa kegiatan tersebut harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya regulasi yang ada.
Kata dia, ke depannya pihak Komisi II akan memanggil seluruh OPD atau Dinas terkait yang bersinergi dengan program kerakyatan termasuk CSR.
“CSR ini termasuk tanggung jawab moril kita, baik dia berkecimpung ataupun dari berbagai sektor, baik itu tambang maupun perkebunan atau sektor lainnya termasuk ketenagalistrikan. Karena saya juga ingin menyinkronkan semua,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya akan membuat prinsip kerja bersama komitmen-komitmen termasuk perusahaan tambang, sawit dan perusahaan lainnya guna bertanggung jawab moral terhadap pemerintah Provinsi Kaltim terkhusus untuk rakyat Kaltim.
“Artinya jangan sampai mereka mengambil hasil dari bumi Kaltim tetapi tidak ada feedback terhadap rakyat Kaltim. Itu harapan saya. Ini momentum bagus yang kota harus kembangkan bersama dan harus dijadikan semacam pilot projek untuk dijadikan sebagai upaya pertama agar berkesinambungan,” pungkasnya.
