Bontang, infosatu.co – BPJS Ketenagakerjaan dituntut untuk selalu melakukan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan sebaik-baiknya.
Salah satu prinsip yang dianut adalah kehati-kehatian dan good governance atau pelaksanaan dengan tata kelola baik. Untuk memastikan hal tersebut maka dibentuklah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada tahun 2015 oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Unit ini akan berupaya mengurangi potensi terjadinya suap dan gratifikasi atau pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Upaya selanjutnya yaitu dengan meraih sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Keberhasilan mendapatkan ISO 37001:2016 ini, diharapkan dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti-suap yang sebelumnya telah diimplementasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Sertifikasi ini merupakan salah satu langkah preventif dalam penyelenggaraan program Jamsostek. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan mekanisme pendekatan berbasis risiko agar dapat mengambil keputusan baik terkait hubungan bisnis dengan mitra atau pihak ketiga.
Implementasi dari sertifikasi tersebut dilaksanakan sejak tahun 2021 pada proses bisnis pengelolaan investasi dan perluasan kepesertaan. Dilakukan karena proses bisnis pada bidang tersebut dinilai memiliki risiko yang tinggi apalagi dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp553,5 triliun dengan cakupan kepesertaan sebanyak 30,6 juta pekerja di penghujung tahun 2021.
Hal ini juga mendapat pengakuan dari International Social Security Association (ISSA), sebuah organisasi jaminan sosial internasional, dengan mengeluarkan Certificate of Merit atas upaya BPJS Ketenagakerjaan menjadikan UPG sebagai satu kesatuan dengan fungsi manajemen pengendalian fraud yang berperan dalam memberikan edukasi, sosialisasi dan pengendalian atas suap ataupun hadiah kepada seluruh karyawan yang dapat berujung pada terjadinya fraud atau bahkan korupsi.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo merasa bangga kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga integritas dan budaya organisasi karena menolak keras upaya suap serta korupsi yang sangat merusak reputasi, baik organisasi maupun individu dari personil itu sendiri.
Salah satu poin penting yang menjadi pertimbangan ISSA dalam memberikan penghargaan ini karena sistem pelaporan gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan yang mudah melalui platform digital.
Hal ini berimbas pula pada peningkatan jumlah laporan setiap tahunnya yang harus diantisipasi kemudian karena seiring peningkatan laporan, meningkat pula upaya gratifikasi yang dilakukan oleh pihak eksternal kepada karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
Senada dengan ISSA, Anggoro juga berpesan bahwa insan BPJS Ketenagakerjaan harus selalu waspada atas berbagai upaya yang dilakukan pihak eksternal dalam menjanjikan keuntungan individu namun berujung pada tindakan fraud atau bahkan korupsi.
“Ini menjadi pekerjaan rumah, tidak hanya bagi manajemen tapi juga seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan untuk menolak segala upaya gratifikasi dalam bentuk apapun,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya.
Dirinya mengingatkan prestasi yang dicapai BPJS Ketenagakerjaan dalam menolak gratifikasi ini bukan baru saja diraih, tapi merupakan upaya untuk mempertahankan apresiasi yang sebelumnya diraih dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017, 2018, dan 2020.
Ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah institusi yang menjunjung tinggi nilai integritas serta bebas dari tindakan fraud dan korupsi.
“Semoga ikhtiar kita selama ini dalam mengantisipasi upaya fraud menjadikan kita lebih waspada dan meningkatkan integritas seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta dan dapat terus mengelola dana pekerja secara amanah dan bertanggung jawab,” katanya.
Sementara itu, Kepala BP Jamsostek Cabang Bontang Ramdani turut menyatakan apresiasi atas pencapaian tersebut dan berkomitmen akan selalu meningkatkan kualitas kinerja timnya di Wilayah Bontang.
“Sebuah pencapaian yang membanggakan, tapi ini juga menjadi tantangan bagi kami di wilayah untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja,” ucapnya.
