Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda seharusnya ikut menerima laporan manifest limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari pelaku usaha penghasil maupun pengangkut limbah. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki dasar untuk mengawasi aktivitas pengelolaan limbah B3 di wilayahnya.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim mengatakan kewajiban penyampaian bukti manifest kepada pemerintah kota menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Limbah B3.
Ia menjelaskan, selama ini manifest merupakan dokumen pelaporan kepada pemerintah pusat. Namun, DPRD menginginkan dokumen tersebut juga disampaikan kepada Pemkot Samarinda agar dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan.
“Setiap pelaku usaha yang melakukan pengangkutan atau yang memproduksi limbah B3 harus menyampaikan bukti manifest kepada pemerintah. Manifest ini sebenarnya laporannya ke pusat, tapi kita minta manifest itu juga disampaikan kepada pemerintah kota,” ujarnya di Samarinda belum lama ini.
Menurutnya, keberadaan dokumen tersebut akan membantu pemerintah kota memastikan aktivitas penghasil dan pengangkut limbah B3 berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, apabila ditemukan pelaku usaha penghasil limbah yang tidak dapat menunjukkan manifest atau pengangkut yang tidak bisa membuktikan kepemilikan izin, pemerintah kota dapat mengambil tindakan berupa teguran hingga sanksi.
“Kalau tiba-tiba ada yang penghasil limbah B3 tidak bisa menunjukkan manifest, atau yang melakukan pengangkutan tidak bisa menunjukkan bukti bahwa dia punya izin, maka pemerintah kota harus melakukan teguran atau bahkan sanksi,” tegasnya.
Rohim menyebut pengaturan pengelolaan limbah B3 dalam Raperda tersebut disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah kota akan berfokus pada urusan yang menjadi kewenangan daerah, terutama penampungan sementara, pembinaan, dan pengawasan. Sebab, pengelolaan limbah B3 memiliki aspek kewenangan yang juga berada di pemerintah pusat.
Ia menilai pengawasan diperlukan karena limbah B3 berpotensi membahayakan masyarakat apabila tidak dikelola sesuai ketentuan.
Pembahasan Raperda Pengelolaan Limbah B3 kini memasuki tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan harmonisasi bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. DPRD Samarinda menargetkan Raperda tersebut dapat disahkan pada 2026.
