Samarinda, infosatu.co – Sejumlah rektor dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan konsultasi publik dengan anggota panitia khusus (Pansus) rancangan undang-undang (RUU) ibu kota negara (IKN), Selasa (11/1/2022).
Dalam diskusi publik yang digelar di Lecture Theatre Lantai 3 Gedung Unmul Hub Kampus Gunung Kelua tersebut, sejumlah usulan terkait IKN datang dari beberapa akademisi yang berasal dari Unmul, Untag, UINSI, Uniba, Unikarta, Politani, ITK, UMKT, Poltekkes.
Rektor Unmul Masjaya mengatakan bahwa konsultasi publik ini untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pemindahan IKN baru di Kaltim.
“Bukan hanya dari Unmul, tetapi kami juga mengundang semua rektor baik dari perguruan tinggi negeri, agama maupun swasta. Tujuannya agar aspirasi masyarakat bisa tercantum di RUU,” ucapnya.
Menurutnya, banyak sekali masukan yang diberikan. Salah satunya ketika membangun IKN baru untuk tidak melupakan daerah penyangga lainnya. Akses jalan seharusnya lebih diperhatikan dan dipenuhi.
“Sebetulnya sudah ada kajian, hanya orasinya saja yang disampaikan tadi. Tetapi secara tertulis, kita akan menyampaikannya secara lengkap. Sebab, kalau lewat orasi itu penyampaian terbatas karena waktu,” terangnya.
Sedangkan Rektor Uinsi Mukhamad Ilyasin menerangkan bahwa kajian yang ditata sudah sangat luar biasa.
“Harapannya lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan kami bisa berperan dengan acuan yang jelas, tidak jadi penonton dan bisa berkontribusi di rumah sendiri,” harapnya.
Sementara Rektor Uniba Isradi Zainal berharap ketika IKN baru ini ditetapkan, maka pemerintah bisa mengambil nama dari simbol Kaltim.
“Kami mengusulkan nama ‘Paku Nagara’, Paku dari Suku Paser dan Kutai, sedangkan Nagara dari konsep negara yang disetujui PUPR. Kalau disingkat bisa menjadi visi IKN ke depan, jadi bisa menyangkut Nagara Rimba Nusa,” jelasnya.
Terkait anggaran, Rektor Untag Samarinda Marjoni Rachman meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan anggaran untuk pembangunan IKN baru. Namun Kaltim juga harus diberikan anggaran.
“Sekarang infrastruktur di Kaltim amburadul dan yang paling parah itu akses jalan. Ini menjadi keluhan masyarakat. Jangan hanya IKN yang dibangun tapi Kaltim tidak, seluruh kabupaten/kota harus merasakan nikmatnya IKN,” singgungnya.
Terakhir, Rektor Unikarta Ince Raden menegaskan, nama daerah yang akan dijadikan IKN ini patut didiskusikan dengan tokoh-tokoh kerajaan di Kukar maupun PPU.
“Tujuannya, agar bisa menyatukan nama yang diusulkan tadi, sehingga nama itu punya historis. Bagaimana wilayah-wilayah di Kukar bisa maju dengan adanya IKN baru,” katanya. (editor: Dani)
