Samarinda, Infosatu.co – Konsumsi Pertalite di Kalimantan Timur meningkat 8,7 persen, sementara konsumsi Pertamax turun 21,9 persen. Pergeseran konsumsi ke BBM subsidi itu disebut menjadi salah satu penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU di Kaltim.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi sebelum antrean semakin panjang dan mengganggu masyarakat.
“Stok BBM harus kita jaga sebelum antrean mengular,” ujarnya saat menutup Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim 2026 di Aula Makodam VI Mulawarman, Rabu, 7 Oktober 2026.
Menurutnya, stok fisik BBM di terminal secara umum masih tersedia. Namun, persoalan muncul karena terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan kuota BBM subsidi.
Karena itu, Harum, sapaan akrabnya meminta Pertamina Patra Niaga menyiapkan stok secara baik sekaligus membantu memperluas keberadaan SPBU di Kaltim.
“Kami mohon GM Pertamina Patra Niaga, SPBU yang sekarang jumlahnya masih sangat sedikit tolong dibantu untuk solusi dan buka sampai jam 10 malam dengan catatan stok harus selalu tersedia,” tuturnya.
Harum menilai langkah pencegahan diperlukan agar persoalan distribusi BBM tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain BBM, pemerintah provinsi juga menyoroti ketersediaan LPG 3 kilogram. Harum meminta Pertamina memastikan stok LPG bersubsidi tersedia hingga tingkat pangkalan dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET), terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Sebab di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan, harga LPG sangat mahal sekali. Tolong ini juga jadi perhatian Pertamina,” pintanya.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut meminta Pertamina memastikan kuota BBM yang telah ditetapkan untuk Kaltim oleh BPH Migas benar-benar direalisasikan. Bahkan, ia mendorong adanya penambahan kuota dengan mempertimbangkan tingginya mobilitas kendaraan dari luar daerah yang masuk ke Kaltim.
“Tolong Pertamina jangan sampai kuota dari BPH Migas tidak direalisasikan sepenuhnya, kalau perlu ditambah karena banyak kendaraan luar juga masuk Kaltim,” tegas Seno.
