Samarinda, Infosatu.co – Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan anak yang belum memperoleh perlindungan imunisasi secara optimal. Sebanyak 20.118 anak di Kaltim tercatat masuk dalam risiko zero dose pada 2026.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang mendorong percepatan imunisasi melalui Bulan Imunisasi Kejar (BIK) yang digelar sepanjang Oktober 2026.
Ketua Umum IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso mengatakan imunisasi merupakan hak dasar setiap anak. Menurutnya, percepatan imunisasi diperlukan untuk mencegah anak kembali terpapar penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
“Kita harus bertindak cepat untuk melindungi anak-anak Indonesia. Imunisasi adalah hak dasar anak dan kewajiban kita untuk memastikan setiap anak terlindungi,” ujar Piprim, Senin, 14 September 2026.
BIK digelar serentak pada 1 hingga 31 Oktober 2026. Program tersebut ditujukan untuk menemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapi imunisasinya sesuai usia.
Di Kaltim, risiko zero dose 2026 mencapai 20.118 anak. Angka tersebut merupakan perhitungan sasaran bayi yang belum menerima DPT1 atau Hexa1 hingga Agustus, ditambah bayi yang masuk sasaran pada September.
Dalam program tersebut, zero dose merujuk pada anak yang belum mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama. Sasaran BIK juga mencakup bayi dan anak bawah dua tahun (baduta) yang masih memiliki imunisasi belum lengkap.
Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan risiko zero dose tertinggi di Kaltim, yakni 5.678 anak. Berikutnya Samarinda dengan 3.916 anak dan Balikpapan sebanyak 2.138 anak.
Selanjutnya, Kutai Timur tercatat 1.972 anak dan Penajam Paser Utara 1.945 anak. Kemudian Paser sebanyak 1.439 anak, Bontang 1.313 anak, Berau 1.034 anak, Kutai Barat 436 anak, serta Mahakam Ulu 249 anak.
Piprim sebelumnya juga mengingatkan rendahnya cakupan imunisasi dapat membuka peluang munculnya kembali kejadian luar biasa penyakit menular. Ia menyebut imunisasi rutin dengan cakupan tinggi dan merata menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan perlindungan kepada anak.
“Imunisasi rutin dengan cakupan yang tinggi dan merata menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan perlindungan kepada anak,” kata Piprim.
Dalam pelaksanaan BIK, pemerintah tidak hanya menunggu orang tua membawa anak ke fasilitas kesehatan. Penjangkauan aktif dilakukan melalui kunjungan rumah, pelibatan kader, penelusuran sasaran, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan.
Pelayanan imunisasi tersedia melalui puskesmas dan jejaringnya, posyandu, pos pelayanan imunisasi, serta fasilitas kesehatan swasta. Prioritas diberikan untuk DPT-HB-Hib1 atau Hexa1, sementara imunisasi lain yang belum lengkap dapat diberikan sesuai status imunisasi anak.
Kementerian Kesehatan juga mendorong keterlibatan berbagai organisasi profesi dalam pelaksanaan program. IDAI diarahkan memberikan pendampingan dokter spesialis anak kepada puskesmas, termasuk melalui dokter spesialis anak yang menjadi champion imunisasi.
Bagi orang tua, pemerintah meminta status imunisasi anak diperiksa kembali melalui buku KIA atau catatan imunisasi. Jika terdapat dosis yang terlewat, anak dapat dibawa ke posyandu, puskesmas, pos imunisasi, atau fasilitas kesehatan lainnya.
Pelaksanaan BIK menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan imunisasi. Program tersebut juga diarahkan untuk menurunkan jumlah anak zero dose sekaligus meningkatkan cakupan imunisasi lengkap di setiap wilayah.
Untuk Kaltim, target penurunan zero dose ditetapkan secara bertahap. Setelah risiko 20.118 anak pada 2026, jumlah tersebut ditargetkan turun menjadi 12.909 anak pada 2027 dan terus berkurang hingga 6.189 anak pada 2030.
