Samarinda, Infosatu.co – PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) Kaltim tengah menyiapkan anak usaha setelah perusahaan tersebut bertransformasi menjadi holding company. Penataan itu juga berkaitan dengan rencana pengembangan bisnis hilirisasi mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Direktur Utama PT BKS Nidya Listiyono mengatakan BKS masih melakukan analisis dan menyusun usulan terkait keterlibatan perusahaan dalam sektor MBLB. Salah satu yang menjadi perhatian ialah kemudahan akses bagi BUMD untuk terlibat langsung dalam proses MBLB.
“Jadi tadi udah bicara terkait kemudahan akses dari BUMD yang keterlibatan langsung dalam proses MBLB ini,” kata Tyo, sapaan akrab Nidya Listiyono saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus (Pansus) Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Selasa, 1 September 2026.
Ia menyebut BKS memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan mineral, batu bara, mineral logam, mineral bukan logam dan lainnya. Karena itu, BKS berharap DPRD dapat memberikan dukungan, termasuk dalam hal SDM dan perizinan.
“Tentu BKS karena memang bidang usahanya di mineral, batu bara, logam dan bukan logam lainnya. Tentu kita berharap pihak DPRD men-support kita termasuk SDM, perizinan,” tuturnya.
Dalam pembahasan tersebut, BKS juga menyampaikan dorongan agar pengembangan MBLB tidak berhenti pada hasil galian. Hilirisasi produk turunan dari galian C seperti batuan dan pasir menjadi salah satu usulan yang tengah dibahas.
“Tadi juga sudah ada usulan terkait misalnya kita lebih fokus ke hilirisasi, turunan-turunan usaha dari galian C ya, batuan, pasir, dan lain-lain sebagainya,” jelas Tyo.
Menurutnya, pengolahan hasil galian dinilai lebih menguntungkan dari sisi profitabilitas.
“Karena memang secara profitabilitas lebih menguntungkan ketika kita proses pengolahannya ya,” katanya.
BKS saat ini masih menyusun usulan tertulis yang nantinya akan disampaikan kepada pansus sebelum memasuki tahapan uji publik. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan Ranperda MBLB.
Tyo berharap aturan yang disusun nantinya dapat mendukung keterlibatan BUMD sekaligus memberikan akses kemudahan bagi para pengusaha.
“Supaya kita berharap perda yang ada ini tentu ya untuk men-support BUMD. BUMD dan kemudian bisa terlibat langsung juga memberikan akses kemudahan bagi para pengusaha-pengusaha ya,” ungkapnya.
Ia menegaskan BKS ingin mengambil posisi sebagai mitra bagi pelaku usaha di Kalimantan Timur, bukan sebagai kompetitor.
“Jadi kita bukan sebagai kompetitor, tapi sebagai mitra. Sebagai mitra yang kemudian teman-teman yang berusaha di Kalimantan Timur, diajak dong terus dah ini supaya bisa lebih aktif lah ya untuk mendapatkan PAD,” katanya.
Perusahaan Daerah (Perusda) BKS sendiri telah mengonfirmasi transformasi struktur kelembagaannya yang kini resmi beroperasi sebagai induk perusahaan atau holding company berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).
Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola korporasi serta meningkatkan efisiensi ekspansi bisnis daerah.
Tyo menjelaskan perubahan status hukum dan struktur organisasi tersebut berimplikasi pada skema pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebagai induk holding, BKS tidak lagi mengelola teknis IUP secara langsung, melainkan menyiapkannya melalui anak perusahaan.
“KBLI kami sebelumnya adalah kepemilikan IUP. Sekarang karena kami sudah menjadi holding, kalaupun kita dapat IUP, kita sudah siapkan anak perusahaan untuk mengelola IUP itu. Persyaratan legal dari BKS sendiri sedang kita matangkan,” jelas Tyo.
Terkait penyiapan anak usaha, Nidya mengatakan prosesnya masih berjalan. Tahapannya mencakup proses perizinan hingga pengisian PIC dan direksi.
“Ya tentu ini berproses ya, proses perizinan, proses pengisian PIC-PIC, direksi dan lain sebagainya. Kita lagi berproses semua ini,” pungkasnya.
