Samarinda, Infosatu.co – Jumlah pekerja informal di Kota Samarinda yang mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui anggaran pemerintah daerah turun drastis setelah adanya pengurangan anggaran.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda Murniati mengatakan tahun ini anggaran yang tersedia dari APBD hanya mampu memberikan perlindungan kepada sekitar 4.578 pekerja informal rentan.
Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 19 ribu pekerja.
“Yang sudah dianggarkan di APBD untuk pekerja informal yang rentan tahun ini hanya sekitar 4.578 orang. Tahun lalu 19 ribu sekian, cuma karena ada pengurangan anggaran turun,” kata Murniati, Rabu 19 Agustus 2026.
Menurutnya, berkurangnya jumlah pekerja yang mendapat perlindungan menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, masih banyak pekerja sektor informal yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial.
Kondisi tersebut mendorong BPJS Ketenagakerjaan mencari alternatif untuk memperluas cakupan perlindungan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
Salah satunya dengan mengajak perusahaan menengah dan besar di Samarinda memberikan perlindungan kepada pekerja informal yang berada di sekitar lingkungan usaha mereka.
Murniati membeberkan, terdapat lebih dari 800 perusahaan menengah dan besar di Samarinda yang berpotensi dilibatkan dalam upaya tersebut.
“Kalau satu perusahaan melindungi 100 orang saja di sekitar dia, kalikan perusahaan kita di Kota Samarinda ini menengah besarnya 800 lebih, itu bisa menaikkan cakupan dan perlindungan pekerja informal,” jelasnya.
Ia menilai perlu kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, legislatif hingga masyarakat agar penurunan cakupan akibat keterbatasan anggaran tidak semakin memperlebar jumlah pekerja informal yang belum terlindungi.
