Samarinda, Infosatu.co – Angka kematian akibat HIV di Kota Samarinda menunjukkan penurunan sepanjang dua tahun terakhir. Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda mencatat 112 kematian pada 2024, turun menjadi 103 kasus pada 2025, dan kembali menurun menjadi 36 kasus hingga Juli 2026.
Kepala Dinkes Samarinda Ismed Kusasih mengatakan penurunan tersebut tidak terlepas dari penguatan screening atau penapisan HIV untuk menemukan kasus sedini mungkin sehingga pasien dapat segera mendapatkan penanganan.
“Karena kita kuat di screening, angka kematian kalau kita bandingkan tahun 2024 dengan 112 kasus kematian dengan HIV, kemudian tahun 2025, 103 kasus, tahun 2026 sampai Juli itu kematian hanya 36 kasus,” ujar Ismed, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurutnya, upaya menemukan HIV sejak dini menjadi salah satu kunci dalam menekan risiko kematian. Ia menekankan bahwa prinsip pencegahan dan deteksi dini jauh lebih penting dibandingkan menunggu pasien datang ketika kondisi sudah memburuk.
“Penjagaan itu lebih baik daripada mengobati,” katanya.
Ismed mengatakan pelayanan HIV menjadi salah satu fokus Dinkes Samarinda karena masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Pada 2025, capaian pelayanan HIV Samarinda mencapai 99,8 persen dari target sekitar 25.123 orang.
Capaian tersebut bahkan mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan. Ismed menyebut Kemenkes sebelumnya melakukan supervisi untuk melihat strategi yang diterapkan Samarinda hingga mampu mencapai cakupan pelayanan yang tinggi.
“Yang mereka lihat bagaimana kiat-kiat sehingga Kota Samarinda bisa mencapai di angka 99,8 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan screening menjadi strategi penting di tengah keterbatasan anggaran.
Tahun ini, target screening justru meningkat menjadi sekitar 28 ribu dalam konteks program pelayanan HIV, sehingga kebutuhan bahan medis habis pakai (BMHP) juga ikut bertambah.
Dinkes Samarinda kemudian memanfaatkan berbagai sumber dukungan agar kegiatan screening tetap berjalan. Ismed menyebut masih adanya persediaan bahan medis dari 2025 turut membantu keberlangsungan pelayanan hingga pertengahan 2026.
Namun, tingginya capaian screening belum menyelesaikan seluruh persoalan penanganan HIV di Samarinda. Kepatuhan pasien untuk menjalani pengobatan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Ismed menyebut secara kumulatif terdapat sekitar 4.000 kasus HIV di Samarinda, tetapi baru sekitar separuh pasien yang menjalani pengobatan.
“Problem sekarang pengobatan HIV, bagaimana kita mengajak pasien-pasien yang ditemukan HIV untuk berobat. Ini fakta, di Samarinda kasus HIV itu sampai sekarang kalau kumulatif ada 4 ribuan, tapi yang berobat hanya separuh,” ungkapnya.
Menurut Ismed, pasien yang telah mengetahui status HIV perlu didorong untuk segera menjalani pengobatan. Penanganan yang konsisten dinilai penting agar kondisi pasien tetap terkontrol sekaligus menekan risiko komplikasi dan kematian.
Di sisi lain, Dinkes Samarinda juga menghadapi tantangan terkait keberlanjutan ketersediaan obat HIV. Ismed mengkhawatirkan apabila pembiayaan obat semakin banyak dibebankan kepada pemerintah daerah, sementara daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran akibat efisiensi.
Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat karena obat HIV merupakan komponen utama dalam kesinambungan pengobatan pasien.
“Kalau obat-obat HIV itu tidak di cover artinya ini dibebankan kepada daerah, ini daerah sudah mabuk tujuh keliling. Kalau obat-obat tidak ada, ya sama saja kita perang tidak ada senjata,” tegasnya.
Meski demikian, Ismed memastikan Dinkes Samarinda akan tetap mempertahankan penguatan screening sebagai strategi utama.
“Semakin banyak masyarakat yang diperiksa, semakin besar peluang kasus ditemukan lebih awal dan segera ditangani,” tutup Ismed.
