Samarinda, Infosatu.co – Imbauan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) agar perangkat daerah memprioritaskan hotel milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kegiatan kedinasan mendapat perhatian dari Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kota Samarinda.
Terkait hal tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya memberikan penjelasan kembali. Ia menegaskan kebijakan tersebut hanya ditujukan untuk kegiatan internal Pemprov Kaltim dan bukan untuk membatasi pasar hotel swasta.
Rudy menjelaskan, penggunaan hotel BUMD untuk kegiatan internal pemerintah merupakan bagian dari upaya efisiensi sekaligus mengoptimalkan aset daerah.
Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut, kata dia, pada akhirnya tetap dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Ini sebenarnya imbauannya untuk internal, hanya untuk Pemprov Kaltim saja, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan,” kata Rudy Mas’ud kepada awak media, Senin, 28 September 2026.
Menurut Rudy, hotel yang dikelola BUMD merupakan bagian dari aset daerah yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, ketika digunakan untuk kebutuhan internal pemerintah, perputaran anggaran diharapkan tetap memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.
“Pertama, efisiensi kita. Kedua, kita menggunakan hotel untuk Pemprov Kaltim yang tujuannya agar PAD-nya kembali kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Di sisi lain, Rudy memastikan kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh kegiatan pemerintah ataupun dimaksudkan untuk menutup peluang hotel swasta.
Pemprov Kaltim, kata Rudy, justru menyiapkan berbagai agenda yang dinilai dapat membuka pasar bagi industri perhotelan dan sektor usaha lainnya.
“Adapun event-event yang kita buat, termasuk dengan adanya Ibu Kota Nusantara dan yang lainnya, ini tetap untuk bagaimana membuka pasar bagi hotel-hotel swasta lainnya. Semuanya kita dorong,” katanya.
Berbagai kegiatan pariwisata, olahraga, hingga agenda regional disebut dapat menjadi ruang bagi hotel swasta untuk mendapatkan pasar. Rudy mencontohkan agenda yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kaltim serta rencana kegiatan Sukan Borneo.
“Termasuk kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, termasuk juga akan ada kegiatan Sukan Borneo dan sebagainya. Insyaallah semua kegiatan perekonomian akan berjalan,” kata Rudy.
Perkembangan Ibu Kota Nusantara juga dinilai menjadi peluang bagi industri perhotelan di Kaltim. Berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional yang berlangsung di kawasan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap akomodasi serta sektor jasa pendukung.
Rudy menegaskan Pemprov Kaltim tetap mendorong keterlibatan pelaku usaha swasta dalam berbagai aktivitas ekonomi di daerah.
“Intinya bagaimana membuka pasar untuk hotel-hotel swasta lainnya, semuanya kita dorong sekali,” tegasnya.
