Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai memperkuat langkah penanganan sampah plastik di wilayah pesisir dengan menyiapkan kebijakan yang mendorong tanggung jawab lebih besar dari para produsen.
Langkah tersebut disusun berdasarkan hasil pemantauan kondisi sampah laut yang dilakukan secara berkala bersama kalangan akademisi.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Andi Sitti Asti Suriaty.
“Kami tidak ingin penanganan sampah laut berhenti pada kegiatan pembersihan semata. Hasil pemantauan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam menekan pencemaran plastik,” ungkapnya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan sampah di kawasan pesisir membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha hingga produsen yang menghasilkan kemasan plastik.
“Penanganan sampah laut harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Karena itu kami mendorong semua pihak ikut bertanggung jawab, termasuk produsen, agar pengurangan sampah tidak hanya dilakukan setelah limbah sampai ke laut,” ucapnya.
DLH Kaltim menggandeng Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk memperkuat penyusunan kebijakan melalui data hasil pemantauan di lapangan.
“Evaluasi dilakukan terhadap kondisi tujuh kawasan pantai di Kaltim yang menjadi lokasi pengawasan rutin sepanjang 2026,” tuturnya.
Dari hasil evaluasi sementara, sampah plastik masih menjadi jenis limbah yang paling banyak ditemukan di kawasan pesisir. Temuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun langkah penanganan yang lebih terarah sesuai karakteristik setiap wilayah.
Selain memperkuat kebijakan, pemerintah juga menilai perubahan perilaku masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menekan volume sampah yang bermuara ke laut.
“Edukasi mengenai pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga akan terus digencarkan bersamaan dengan peningkatan pengawasan di kawasan pesisir,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, DLH Kaltim bersama tim peneliti Unmul telah menjadwalkan pemantauan tahap berikutnya pada September 2026.
Data terbaru tersebut akan digunakan untuk mengukur perkembangan kondisi pesisir sekaligus mengevaluasi efektivitas program penanganan sampah yang telah berjalan.
“Kami berharap pendekatan berbasis data ini dapat memperkuat kebijakan pengelolaan sampah di Kaltim sekaligus meningkatkan kepatuhan berbagai pihak dalam menjaga kelestarian ekosistem laut,” tandasnya.
