Samarinda, Infosatu.co – Efisiensi anggaran masih menjadi tantangan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda dalam menjalankan program pembangunan keluarga pada 2026.
Sejumlah program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, belum dapat terlaksana karena keterbatasan pendanaan.
Kepala DPPKB Kota Samarinda Deasy Evriyani mengungkapkan realisasi anggaran tahun 2026 telah mencapai hampir 50 persen. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum memperoleh alokasi anggaran sehingga membutuhkan dukungan melalui APBD Perubahan maupun penyusunan APBD 2027.
“Alhamdulillah anggaran 2026 ini hampir 50 persen sudah terlaksana. Tetapi memang masih ada beberapa kantong kegiatan yang belum terdanai, terutama anggaran untuk peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga,” ujarnya usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Senin 13 Juli 2026.
Menurutnya, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Komisi IV DPRD. Bahkan, dewan mendorong DPPKB mengajukan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan agar sejumlah program yang belum terbiayai tetap dapat dijalankan tahun ini.
Ia menjelaskan, salah satu prioritas yang belum memperoleh dukungan anggaran adalah kegiatan pada lima kelompok kegiatan (Poktan) pembangunan keluarga, yakni Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
Menurutnya, lima kelompok tersebut memiliki peran penting dalam membangun keluarga berkualitas karena menyasar seluruh tahapan siklus kehidupan masyarakat, mulai dari anak hingga lanjut usia.
Selain melanjutkan program yang telah berjalan, DPPKB juga berencana mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui konsep baru, yakni Lansia-preneur, Genre-preneur, dan Akseptor-preneur.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga sekaligus memperkuat ketahanan keluarga, terutama bagi keluarga yang masuk kategori berisiko stunting.
“Kami ingin lima Poktan ini naik level. Tidak hanya melakukan pembinaan, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui konsep preneur yang sedang kami siapkan,” jelasnya.
Tak hanya itu, DPPKB juga mengusulkan tambahan anggaran untuk penyusunan Peta Jalan Pembangunan Keluarga (PJPK) atau Grand Design Kependudukan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, perencanaan, hingga penganggaran yang berkaitan dengan pembangunan keluarga.
“Harapannya, PJPK ini menjadi baseline bagi seluruh perangkat daerah sehingga arah pembangunan keluarga bisa lebih terukur dan terintegrasi,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, DPPKB tetap berupaya menjaga capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang setiap tahun menunjukkan tren peningkatan dan telah memenuhi target yang ditetapkan.
Ia menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan keluarga merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan dukungan program secara berkesinambungan.
“Membangun keluarga berkualitas bukan pekerjaan satu atau dua hari. Ini proses jangka panjang sehingga membutuhkan kegiatan yang berkelanjutan dan benar-benar menyasar masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, DPPKB berharap dukungan anggaran pada tahun mendatang dapat lebih memadai agar berbagai program pembangunan keluarga tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
