Samarinda, Infosatu.co – Keberadaan Pertamini masih menjadi dilema di Kalimantan Timur (Kaltim). Di satu sisi perlu ditertibkan sesuai regulasi, namun di sisi lain masih menjadi sumber penghasilan warga sekaligus solusi pemenuhan BBM di daerah yang jauh dari SPBU.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai persoalan penjualan BBM eceran tidak bisa dipandang dari satu sisi saja.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang bergantung pada Pertamini, baik sebagai mata pencaharian maupun sebagai akses memperoleh bahan bakar.
DPRD Kaltim meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil langkah penertiban.
“Agak susah juga karena itu kan masyarakat melakukan itu untuk mencari pemasukan juga. Walaupun ada regulasi, penyampaiannya kepada masyarakat juga belum masif,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim, Kamis, 9 Juli 2026.
Hasanuddin menjelaskan keberadaan Pertamini masih sangat dibutuhkan terutama di daerah pelosok yang akses menuju SPBU cukup jauh. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih membeli BBM dari pengecer meski dengan harga yang lebih tinggi.
Karena itu, ia menilai pemerintah bersama PT Pertamina perlu lebih dahulu memperluas jangkauan distribusi BBM hingga ke wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal.
“Harusnya pemerintah bersama Pertamina masuk ke daerah-daerah sampai ke pelosok. Kalau tidak, masyarakat tentu mencari yang paling dekat, akhirnya membeli di Pertamini,” katanya.
Menurut politikus yang akrab disapa Hamas itu, kondisi di perkotaan memang berbeda. Ketersediaan SPBU yang lebih mudah dijangkau membuat keberadaan Pertamini tidak lagi menjadi kebutuhan utama.
Namun demikian, kebijakan penertiban tetap harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
“Di satu sisi memang membantu masyarakat, di sisi lain juga ada aturan yang harus dijalankan. Ini seperti dua sisi mata uang yang bergantung pada kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menilai wacana penghentian produksi mesin Pertamini bukan solusi yang dapat diterapkan secara instan.
Kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang masih bergantung pada usaha penjualan BBM eceran.
“Kalau langsung dihentikan, tentu masyarakat juga akan keberatan. Jadi harus dicari kebijakan yang tepat agar semuanya bisa berjalan seimbang,” pungkasnya.
