Samarinda, Infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyoroti paradoks kondisi ekonomi daerah yang kaya sumber daya alam namun belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Gedung Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis malam, 25 Juni 2026.
Rudy menyebut kondisi Kaltim saat ini ibarat “tikus mati di lumbung padi”. Ia menilai, sebagai daerah penghasil energi terbesar nasional, berbagai persoalan dasar seperti listrik padam hingga kelangkaan bahan pokok seharusnya tidak lagi terjadi.
“Kita produsen batu bara nomor satu nasional, sekitar 61 persen ada di Kaltim. Migas juga 30 persen nasional. Tapi kalau masih ada antrean BBM, minyak goreng sulit, ini tidak relevan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan potensi besar sektor migas di Kaltim yang dikelola perusahaan asal Italia, ENI. Produksi saat ini mencapai sekitar 700 juta kaki kubik per hari dan diproyeksikan meningkat hingga 1,8 miliar kaki kubik per hari pada periode 2028–2030.
Selain itu, sektor perkebunan juga menunjukkan kontribusi signifikan. Dari sekitar 3 juta hektare lahan sawit, Kaltim mampu menghasilkan sekitar 4,8 hingga 5,2 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun. Sementara itu, luas hutan mencapai 8,2 juta hektare yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Namun, Rudy mengakui pertumbuhan ekonomi Kaltim justru mengalami perlambatan. Pada 2024 tercatat sebesar 6,19 persen, turun menjadi 4,53 persen pada 2025, dan kembali melemah menjadi sekitar 2,99 persen pada triwulan pertama 2026.
Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti batu bara. Penurunan harga komoditas serta kendala regulasi, seperti tidak disetujuinya RKAB, turut memperburuk situasi. Dampaknya, sekitar 11.070 pekerja dilaporkan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan data terbaru.
“Ini menjadi alarm serius bagi kita. Kita harus menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa mendekati target nasional 8 persen,” ujarnya.
Rudy menekankan pentingnya transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju sektor yang lebih berkelanjutan, seperti ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ia juga mengutip pemikiran Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam, melainkan harus bertumpu pada kualitas sumber daya manusia.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti masih adanya wilayah terisolir di Kaltim, khususnya di Kabupaten Kutai Barat, seperti Tanjung Soke, Deraya, Gerunggung, dan Lemper. Pemerintah berkomitmen membuka akses dan konektivitas antarwilayah, tidak hanya di Kaltim tetapi juga se-Kalimantan.
Terkait Sensus Ekonomi 2026, Rudy menegaskan pentingnya data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia bahkan mengusulkan agar sensus tidak lagi dilakukan setiap 10 tahun, melainkan lebih sering mengikuti dinamika perubahan zaman.
“Satu data akurat hari ini bisa menentukan jutaan keputusan ke depan. Karena itu saya selalu tekankan, kita harus speak by data,” pungkasnya.
