Samarinda, Infosatu.co – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai sejumlah indikator pelayanan dasar masyarakat masih memerlukan perhatian serius pemerintah daerah.
Mulai dari kenaikan inflasi, persoalan distribusi barang, rendahnya serapan anggaran pendidikan dan kesehatan, hingga masih adanya puluhan desa yang belum menikmati layanan listrik.
PKB memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan inflasi daerah yang meningkat dari 1,47 persen menjadi 2,68 persen sepanjang 2025.
Menurut Sulasih, lonjakan tersebut menunjukkan pemerintah daerah belum cukup responsif dalam mengendalikan tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
“Walaupun masih dikategorikan inflasi ringan, kenaikan sebesar 1,21 persen poin dalam satu tahun tetap harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Fraksi PKB menilai persoalan semakin krusial karena kenaikan harga didorong oleh komoditas pangan dan energi yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Apabila harga kebutuhan dasar tidak terkendali, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak.
Selain faktor harga, PKB juga menyoroti persoalan distribusi barang yang disebut sebagai salah satu pemicu inflasi. Menurut mereka, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya masalah struktural pada rantai pasok dan infrastruktur logistik di Kaltim.
Di bidang pendidikan, PKB mencatat realisasi anggaran hanya mencapai 85,67 persen atau sekitar Rp3,18 triliun dari total anggaran Rp3,71 triliun.
Artinya, terdapat lebih dari Rp531 miliar anggaran yang belum termanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Fraksi PKB juga mengkritisi rendahnya realisasi dana transfer pusat yang hanya mencapai 80,78 persen serta rendahnya serapan anggaran pengelolaan pendidikan SMA dan SMK yang masing-masing berada di kisaran 80 persen.
Menurut Sulasih, kondisi tersebut perlu dievaluasi mengingat SMA dan SMK memiliki peran penting dalam menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja.
Tak hanya itu, PKB menemukan ketimpangan pada sektor kesehatan. Meski secara umum realisasi anggaran kesehatan mencapai sekitar 88 persen, beberapa unit layanan kesehatan justru mencatat serapan jauh lebih rendah.
“Dinkes, UPT terkait, termasuk Rumah Sakit Mata dan Rumah Sakit Korpri hanya mencapai realisasi sekitar 65,55 persen. Ini menunjukkan adanya hambatan manajerial yang perlu segera dibenahi,” jelas Sulasih.
Fraksi PKB juga meminta pemerintah melakukan pemetaan jumlah SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di seluruh kabupaten dan kota sebagai dasar pemerataan akses pendidikan, terutama dalam mendukung kebijakan zonasi.
Selain pendidikan dan kesehatan, PKB menyoroti masih adanya 72 desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati aliran listrik.
Menurut Sulasih, kondisi tersebut menjadi ironi mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia dan pemerintah tengah menggulirkan program internet atau wifi gratis di desa-desa.
“Pemenuhan listrik harus menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga di wilayah pedalaman,” pungkasnya.
