Bontang, Infosatu.co – Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Bontang diminta untuk memperkuat layanan publik yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang Saeful Rizal mengatakan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak bisa disamaratakan dengan layanan umum, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.
Menurutnya, setiap kelompok disabilitas memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda, sehingga diperlukan pengaturan teknis yang lebih rinci agar pelayanan benar-benar tepat sasaran.
“Untuk teknis dan detailnya tentu nanti bisa dibicarakan bersama Disdikbud. Itu harus benar-benar detail karena tidak semua orang memahami kebutuhan mereka. Tetapi intinya, penyandang disabilitas harus mendapat layanan khusus sesuai kondisi mereka,” ujarnya, Kamis, 21 Mei 2026.
Saeful menjelaskan, prinsip inklusivitas harus diterapkan dalam seluruh aspek pelayanan publik, mulai dari akses pendidikan, fasilitas umum, hingga pelayanan administrasi pemerintahan.
Ia menilai, kebijakan pemerintah daerah perlu memastikan seluruh program benar-benar dapat diakses oleh penyandang disabilitas tanpa hambatan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya akses penyandang disabilitas terhadap dunia kerja. Menurutnya, regulasi sudah mengatur kewajiban perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
“Undang-undang sudah memberikan rekomendasi agar perusahaan memberi kesempatan minimal satu persen untuk menerima karyawan disabilitas. Tidak boleh ada penolakan karena ini sifatnya mandatory,” katanya.
Namun demikian, ia menekankan penempatan kerja tetap harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing individu agar mereka dapat bekerja secara optimal.
“Yang penting itu bagaimana kondisi mereka diakomodir. Tugasnya seperti apa, sistem kerjanya bagaimana, karena tidak bisa disamakan begitu saja dengan pekerja lain,” tutupnya. (Adv)
