Bontang, Infosatu.co – Layanan kesehatan di Kota Bontang dipastikan tetap berjalan bagi masyarakat yang mengalami kendala kepesertaan BPJS Kesehatan, menyusul adanya kebijakan penghentian pembiayaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat terhadap sebagian warga.
Tercatat, pemerintah pusat menghentikan pembiayaan BPJS PBI terhadap 2.753 warga Bontang pada 2026. Dengan kebijakan tersebut, jumlah penerima PBI APBN di Kota Bontang yang sebelumnya mencapai 26.899 jiwa kini tersisa 24.146 jiwa.
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Komisi A DPRD Kota Bontang karena berpotensi berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat di fasilitas kesehatan.
Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto menyatakan perubahan status kepesertaan tidak boleh menjadi penghambat utama dalam pelayanan kesehatan.
Menurutnya, pasien tetap harus mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu, sementara urusan administrasi jaminan kesehatan dapat disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku.
“Yang paling penting itu pelayanan dulu. Urusan kepesertaan dan administrasi bisa diverifikasi setelahnya,” ujarnya, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia juga menyampaikan masih tersedia berbagai skema pembiayaan kesehatan lain yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik melalui program pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
Heri menegaskan keberadaan skema tersebut menjadi jaring pengaman agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan meski terjadi perubahan status kepesertaan BPJS.
Ia menutup dengan penegasan bahwa layanan kesehatan tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif.
“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani hanya karena urusan administrasi,” tegasnya. (Adv)
