Samarinda, infosatu.co – Angka Rp25 miliar untuk rehabilitasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) memicu kegaduhan hingga jadi perbincangan nasional. Namun, di balik angka fantastis itu, tersimpan fakta yang jauh berbeda. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim Astri Intan Nirwany, akhirnya buka suara dan meluruskan persepsi yang dinilai keliru.
Astri menegaskan, angka Rp25 miliar yang ramai diperbincangkan publik, bukanlah anggaran untuk satu bangunan rumah jabatan gubernur semata. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari puluhan paket pekerjaan yang tersebar bukan hanya di rumah jabatan.
“Kalau ditarik datanya, itu terdiri dari 55 paket belanja, baik dari anggaran murni maupun perubahan. Memang ada rehabilitasi rumah jabatan gubernur, tapi nilainya hanya sekitar Rp3 miliar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sisa anggaran lainnya dialokasikan untuk berbagai kebutuhan rehabilitasi gedung dan fasilitas pendukung di kawasan tersebut, mulai dari gedung pertemuan hingga sarana prasarana layanan.
Namun, menurutnya, persoalan muncul ketika data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) diambil secara parsial dan disajikan tanpa konteks utuh.
“Seolah-olah Rp25 miliar itu hanya untuk satu rumah jabatan. Padahal itu gabungan dari banyak paket. Ini yang kemudian memicu framing keliru,” tegas Astri.
Bahkan, angka Rp25 miliar itu sendiri masih berupa pagu anggaran atau rencana, bukan realisasi akhir.
“Dalam pengadaan nanti ada proses negosiasi. Jadi realisasinya tidak sampai sebesar itu,” jelasnya.
Astri juga menekankan bahwa perencanaan anggaran tersebut telah disusun sejak tahun 2024 untuk kebutuhan tahun 2025, jauh sebelum diketahui siapa gubernur terpilih.
“Waktu itu kita belum tahu siapa gubernurnya. Tapi tugas kami di Biro Umum adalah menyiapkan fasilitas bagi pimpinan, siapapun yang nanti menjabat,” katanya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa dasar penyusunan anggaran tersebut berasal dari kondisi riil di lapangan yang dinilai cukup memprihatinkan. Tim Biro Umum bahkan melakukan pengecekan langsung sebelum merancang rehabilitasi.
“Kondisinya memang sudah banyak yang rusak. Instalasi listrik tidak berfungsi, air tidak normal, pompa air sudah keropos,” ujarnya.
Tak hanya itu, dampak cuaca ekstrem juga memperparah kondisi bangunan. Banjir yang sempat terjadi bahkan merendam sejumlah fasilitas penting.
“Di lantai dua rumah kediaman gubernur, AC out door sampai terendam air. Gedung pertemuan juga mengalami kebocoran parah,” bebernya.
Kerusakan serupa juga ditemukan di berbagai fasilitas lain seperti guesthouse, musala, dan bangunan pendukung lainnya.
Astri menyebut, kondisi tersebut tidak lepas dari minimnya pemanfaatan rumah jabatan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga banyak fasilitas tidak terawat.
“Dulu jarang digunakan, jadi tidak terpelihara. Sekarang justru hampir setiap hari dipakai, dari pagi sampai malam, bahkan akhir pekan,” katanya.
Sebagai pihak yang juga menjalankan fungsi pengelolaan rumah tangga rumah jabatan, Astri mengaku memantau langsung kondisi di lapangan setiap hari, termasuk menerima berbagai laporan dan keluhan dari staf.
“Jadi apa yang kami sampaikan ini berdasarkan kondisi nyata, bukan dibuat-buat,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat tidak hanya terpaku pada angka besar tanpa memahami rincian di baliknya. Menurutnya, seluruh perencanaan tersebut bertujuan memastikan fasilitas rumah jabatan dan kawasan sekitarnya layak digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan.
“Ini untuk memastikan pelayanan kepada pimpinan berjalan optimal. Fasilitas harus siap, siapapun gubernurnya,” pungkasnya.
