Samarinda, infosatu.co – Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, yang menganalogikan peran adiknya, Hijrah Mas’ud, menuai kritik dari kader Partai Gerindra Kaltim Akhmed Reza Fachlevi.
Kader Partai Gerindra ini mengeritik Rudy Mas’ud yang menganalogikan peran adiknya, Hijrah Mas’ud, dengan Hashim Djojohadikusumo di lingkar Presiden Prabowo Subianto.
Rudy Mas’ud sebelumnya menjelaskan kehadiran Hijrah dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah.
Ia menegaskan penunjukan tersebut merupakan hak prerogatif gubernur. “Itu hak prerogatif,” ujar Rudy kepada awak media di Samarinda, Kamis, 23 April 2026.
Menurutnya, Hijrah selama ini kerap mendampingi dirinya, terutama saat ia menjalankan aktivitas di Jakarta. Dalam kondisi tertentu, kata Rudy, ada hal-hal yang bersifat privat sehingga tidak dapat diwakilkan kepada sembarang pihak.
“Memang adik saya selalu mendampingi saya. Karena kadang saya di Jakarta, lalu yang handle di sini siapa? Ada hal yang sifatnya privasi, misalkan logistik atau mandat yang tidak bisa diwakilkan,” jelasnya.
Rudy juga menegaskan bahwa peran TGUPP terbatas pada mengawal percepatan pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Tim tersebut, kata dia, tidak memiliki kewenangan menentukan kebijakan ataupun memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“TGUPP ini berkaitan dengan mengawal percepatan kegiatan eksekusi lapangan. Tidak untuk menentukan, apalagi memerintahkan OPD-OPD. Tidak. Dia hanya mengawal,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Rudy sempat membandingkan hubungan kepercayaan tersebut dengan posisi Hashim di lingkar Presiden Prabowo.
“Sama Pak Hashim juga begitu. Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden? Kan dia dipercayakan,” ujarnya.
Pernyataan itu kemudian disayangkan oleh Akhmed Reza Fachlevi. Ia menilai kepala daerah perlu membedakan antara kepercayaan dalam lingkup keluarga, dengan tata kelola pemerintahan yang profesional.
Menurut Reza, perbandingan tersebut tidak tepat jika melihat konteks peran Hashim di tingkat nasional. Ia menjelaskan Hashim memiliki sejumlah peran non-struktural yang ditugaskan langsung oleh presiden.
Di antaranya sebagai utusan khusus presiden di bidang energi dan lingkungan hidup, Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-29 (COP29), serta Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Reza menilai dalam pemerintahan daerah telah tersedia struktur resmi yang memiliki fungsi masing-masing, mulai dari wakil gubernur, sekretaris daerah, hingga para kepala organisasi perangkat daerah.
“Kalau ingin profesional dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, tentunya harus bisa membedakan mana kepentingan keluarga dan mana kepentingan pemerintahan,” ujarnya Jumat, 24 April 2026.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus pada pembuktian kinerja serta menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan roda pemerintahan di Kaltim.
