Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2025, Abdul Rohim, memberikan catatan terhadap capaian ekonomi Kota Samarinda.
Meski angka laju pertumbuhan ekonomi Samarinda tercatat sebagai yang tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan sebesar 6,22 Persen, Abdul Rohim mengingatkan agar pemerintah kota tidak terbuai oleh statistik tersebut.
Usai rapat dengar pendapat (hearing) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Abdul Rohim mengungkapkan bahwa struktur ekonomi Samarinda saat ini masih sangat rapuh karena hanya didominasi oleh segelintir sektor.
Berdasarkan hasil bedah data dalam rapat tersebut, pertumbuhan ekonomi Samarinda saat ini masih bertumpu pada tiga sektor utama, yakni sektor konstruksi, perdagangan besar, dan pertambangan.
Kontribusi sektor-sektor ini berada di kisaran 20%, sementara sektor lain seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pariwisata, dan pertanian masih tertinggal jauh di angka 6% hingga 7%.
“Laju pertumbuhan kita memang besar, bahkan tertinggi di Kaltim. Namun, pertanyaannya apakah ini sehat? Temuan kami menunjukkan pertumbuhan ini tidak merata. Kita sangat rentan,” katanya.
“Jika terjadi guncangan pada salah satu dari tiga sektor dominan ini, ekonomi Samarinda bisa langsung down,” ujarnya, Rabu, 22 April 2026.
Ia berkaca pada pengalaman pahit Kaltim beberapa tahun silam. Saat itu, ekonomi Kaltim yang terlalu bergantung pada pertambangan mengalami rontok seketika.
Itu terjadi saat harga komoditas jatuh, yang berujung pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masif dan lonjakan angka kemiskinan.
Selain struktur ekonomi, Abdul Rohim juga menyoroti aspek kemandirian fiskal daerah. Ia memaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda masih didominasi oleh pajak daerah.
Sementara itu, kontribusi dari sektor retribusi maupun deviden Perusahaan Daerah (Perusda) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan lainnya masih sangat minim.
“Ini polanya sama, polanya rentan. Kalau ekonomi para pembayar pajak kita terganggu, setoran pajak berkurang, maka PAD kita otomatis terjun bebas. Kita ingin Perusda dan sektor retribusi juga bisa memberikan sumbangsih yang signifikan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pansus LKPJ akan menjadikan temuan ini sebagai bahan rekomendasi resmi kepada Pemkot Samarinda.
Pihaknya mendesak Pemkot untuk melakukan upaya ekstra dalam mendorong diversifikasi ekonomi pada tahun anggaran 2026 mendatang.
“Kami minta Pemkot untuk serius mendorong sektor-sektor lain seperti UMKM dan pariwisata agar kontribusinya meningkat. Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tapi juga berkualitas dan memiliki daya tahan,” tambahnya.
Harapannya, dengan struktur ekonomi yang merata, Samarinda akan memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi potensi guncangan ekonomi di masa depan.
Sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga tanpa harus bergantung pada fluktuasi satu atau dua sektor saja.
