Bontang, infosatu.co – Wali Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) Neni Moerniaeni, merespon penghentian sementara operasional sembilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian tersebut dilakukan karena fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada dapur-dapur tersebut, belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurut Neni, kebijakan penghentian sementara itu merupakan langkah yang harus ditempuh agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bagus saja disetop sementara selama dua pekan karena soal IPAL. Itu ketentuan dari pusat, jadi mau tidak mau kita harus mengikuti aturan tersebut,” ujarnya saat ditemui, Jumat, 10 April 2026.
Akibat penghentian sementara ini, sekitar 13 ribu pelajar di Kota Bontang untuk sementara tidak menerima layanan program MBG.
Sebelumnya, setiap dapur melayani rata-rata sekitar 1.500 penerima manfaat yang berasal dari berbagai sekolah.
Meski demikian, Neni meminta masyarakat untuk memahami kondisi tersebut.
Ia menilai langkah pembenahan perlu dilakukan agar seluruh fasilitas yang digunakan dalam program memenuhi standar kesehatan dan lingkungan.
“Memang untuk sementara para penerima manfaat belum mendapatkan MBG selama proses pembenahan berlangsung. Diperkirakan sekitar dua minggu,” katanya.
“Kami minta masyarakat bersabar karena ini bagian dari proses penyesuaian standar,” katanya.
Ia menjelaskan sistem IPAL pada dapur MBG wajib memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan pemerintah pusat.
Salah satunya dengan penggunaan teknologi pengolahan limbah seperti biofiller, sehingga limbah dapur tidak mencemari lingkungan di sekitar lokasi.
Menurutnya, sejak awal pemerintah daerah sebenarnya telah mengingatkan para pengelola dapur agar memenuhi seluruh persyaratan teknis sebelum operasional berjalan sepenuhnya.
“Sejak awal kami sudah mengingatkan agar semua standar dipenuhi, termasuk IPAL. Kalau memang belum sesuai, tentu harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum kembali beroperasi,” jelasnya.
Saat ini para pengelola dapur diberikan waktu sekitar 14 hari untuk melakukan pembenahan, mulai dari perbaikan sistem pengolahan limbah hingga melengkapi persyaratan teknis lainnya.
Neni berharap proses perbaikan dapat segera diselesaikan sehingga operasional dapur kembali berjalan normal dan para pelajar dapat kembali menerima manfaat program MBG setiap hari.
“Harapan kami pembenahannya bisa cepat selesai. Jadi setelah semua sesuai standar, dapur-dapur itu bisa kembali beroperasi dan anak-anak kembali menerima program makan bergizi gratis,” tuturnya.
Di Kota Bontang sendiri, pemerintah menargetkan pembangunan 31 dapur SPPG sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG.
Hingga saat ini tercatat 19 dapur telah dibangun, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan.
Adapun sembilan dapur yang dihentikan sementara tersebar di tiga kecamatan, yakni Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat.
Antara lain berada di wilayah Gunung Elai, Tanjung Laut Indah, Tanjung Laut, Berbas Tengah, Gunung Telihan, Bontang Baru, hingga Loktuan.
Pantauan Infosatu.co di salah satu dapur SPPG di Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, menunjukkan bangunan dapur dalam kondisi tertutup dan tidak terlihat aktivitas operasional.
Area di sekitar lokasi tampak sepi tanpa adanya mobilitas pekerja maupun distribusi makanan seperti biasanya. (Adv)
