Bontang, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pariwisata akan menelaah lebih lanjut potensi pengembangan Kampung Wisata Tihi-Tihi di Kota Bontang.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, menanggapi rencana pengembangan kawasan tersebut yang sebelumnya dipaparkan oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.
Menurut Ririn, langkah awal yang akan dilakukan adalah melihat status dan klasifikasi Tihi-Tihi dalam peta pengembangan desa wisata di Kaltim.
“Kita akan lihat dulu klasifikasinya, apakah Tihi-Tihi masuk desa wisata berkembang atau masih rintisan. Karena setiap kategori punya pola penguatan yang berbeda,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri Safari Ramadan Pemprov Kaltim di Masjid Agung Al-Hijrah Kota Bontang, Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah provinsi tengah memfokuskan program pengembangan desa wisata melalui pendekatan yang lebih terarah.
Salah satu fokus tahun ini adalah penguatan destinasi wisata yang sudah berstatus berkembang agar bisa naik ke kategori lebih maju.
“Kalau desa wisata yang sudah berkembang, tugas kami adalah melakukan upgrade supaya bisa naik ke kategori maju,” jelasnya.
Ririn menambahkan, pengembangan desa wisata di Kaltim juga menjadi bagian dari program prioritas Pemprov Kaltim yang menekankan pada kolaborasi lintas sektor.
Pendekatan ini dilakukan agar pengembangan destinasi wisata tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sektor swasta.
“Nanti kita akan kolaborasikan dulu dengan Dispar di daerah. Kita lihat apa saja yang sudah dilakukan di Tihi-Tihi, lalu kita bahas bentuk penguatan apa yang dibutuhkan, apakah infrastruktur, digitalisasi, atau penguatan lainnya,” katanya.
Ia menyebut, hingga saat ini Dispar Kaltim telah memetakan sekitar 14 desa wisata yang menjadi fokus pengembangan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 desa wisata sedang dalam proses penguatan melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan.
Sebagai contoh, pengembangan desa wisata Bontang Kuala melalui program “Bontang Baru Bersinar” yang bekerja sama dengan PT Pupuk Kalimantan Timur.
Sementara di Kabupaten Kutai Timur, pengembangan desa wisata dilakukan bersama perusahaan tambang seperti PT Kaltim Prima Coal dan PT Indexim Coalindo.
“Pendekatan yang kita lakukan sekarang adalah kolaborasi. Jadi tidak lagi hanya bantuan sporadis, tetapi benar-benar ada fokus peningkatan kualitas desa wisata,” ungkap Ririn.
Ia juga menilai Kampung Tihi-Tihi memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena telah memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjadi motor penggerak kegiatan wisata di tingkat masyarakat.
Ke depan, pemerintah provinsi juga membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan yang berada di sekitar wilayah tersebut, termasuk perusahaan gas Badak LNG yang berada di kawasan penyangga atau buffer zone Kota Bontang.
“Potensi kolaborasi itu sangat terbuka. Jika kawasan tersebut berada di wilayah penyangga perusahaan, tentu bisa menjadi peluang kerja sama untuk penguatan desa wisata,” katanya.
Ririn menegaskan pengembangan desa wisata, termasuk Tihi-Tihi, juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim.
“Program pengembangan desa wisata memang menjadi salah satu fokus dalam RPJMD. Karena sektor pariwisata punya potensi besar untuk mendorong ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.
