Samarinda, infosatu.co – Sekretaris Jenderal Tunas Muda Indonesia Raya (Tidar) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) Hasran menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPR/DPRD sebagai langkah yang patut dipertimbangkan.
Hal ini bertujuan untuk meredam persoalan laten demokrasi, khususnya polarisasi sosial dan maraknya praktik politik uang.
Menurut Hasran, Pilkada langsung yang berlangsung sejak era reformasi hingga 2024 hampir selalu menyisakan ketegangan di tengah masyarakat.
Perbedaan pilihan politik kerap melahirkan kubu-kubu yang berujung pada konflik sosial, baik menjelang maupun setelah pemungutan suara.
“Sejak Pilkada langsung diberlakukan kita terus melihat polarisasi yang tajam di masyarakat. Ini bukan sekadar perbedaan pilihan tapi sudah mengarah pada perpecahan sosial,” ungkapnya Sabtu, 17 Januari 2026.
Ia berpandangan, mekanisme pemilihan secara perwakilan melalui DPR dapat meminimalkan dampak konflik di akar rumput.
Jika pun terjadi perselisihan atau praktik politik uang, Hasran menilai hal tersebut hanya akan terjadi di tataran elit politik dan tidak langsung memecah masyarakat luas.
“Kalau Pilkada dilakukan melalui DPR potensi perpecahan di masyarakat bisa ditekan. Konflik yang muncul pun berada di level elit bukan di masyarakat bawah,” kata Hasran.
Selain polarisasi, Hasran juga menyoroti persoalan serius lain dalam Pilkada langsung, yakni tingginya biaya politik.
Ia menyebut banyak calon kepala daerah terpaksa mengeluarkan dana besar demi memenangkan kontestasi, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja saat menjabat.
“Biaya politik yang tinggi ini fakta nasional. Akibatnya, kepala daerah yang terpilih lebih sibuk mengembalikan modal politik daripada fokus menjalankan amanat rakyat,” tegasnya.
Kondisi tersebut, berpotensi membuat kepala daerah tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada masyarakat, melainkan pada kepentingan kelompok atau penyokong politiknya.
Atas dasar itu, ia menilai wajar jika DPR mengusulkan perubahan mekanisme Pilkada menjadi pemilihan secara perwakilan.
Meski mengakui bahwa pemilu langsung merupakan bagian dari demokrasi, Hasran menegaskan bahwa dampak sosial yang ditimbulkan tidak boleh diabaikan.
“Demokrasi bukan hanya soal memilih langsung, tapi juga menjaga persatuan dan kualitas kepemimpinan. Karena banyaknya perpecahan sebelum dan sesudah pemilu, saya memandang positif wacana Pilkada melalui DPR,” pungkasnya.
