Samarinda, infosatu.co – Upaya percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terus dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi IKD yang dilaksanakan di Aula II BPSDM Kaltim, Rabu, 14 Januari 2026 dengan melibatkan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltim.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kaltim, Vincentius Samadi Ponco Putro, hadir mewakili Kepala Disdukcapil Kaltim, Kasmawati.
Vincentius menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim atas inisiatif mengundang Disdukcapil untuk melakukan sosialisasi.
Ia menilai langkah BPSDM Kaltim sebagai bentuk dukungan nyata terhadap implementasi program nasional Identitas Kependudukan Digital.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, mengungkapkan bahwa upaya sosialisasi program kependudukan oleh Disdukcapil Kaltim selama ini sudah banyak dilakukan melalui pelaksanaan berbagai agenda pameran.
“Tapi saat ini kita spesial request, agar semua Aparat Sipil Negara (ASN), termasuk para petugas keamanan dan tenaga cleaning service bisa memiliki IKD,” ujar Nina Dewi.
Dalam kesempatan tersebut, Vincentius mengimbau para peserta agar berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan yang mencatut nama Disdukcapil.
Vincentius juga menegaskan bahwa Disdukcapil Kaltim tidak pernah menghubungi masyarakat, baik melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon.
“Karena baru-baru ini di Kaltim, seorang ASN gara-gara melakukan aktivasi IKD dari pihak yang tidak bertanggungjawab, tabungannya lenyap 150 juta rupiah. Begitu juga ada oknum polisi kehilangan uang 500 juta rupiah,” ungkapnya.
Selanjutnya, Vincentius menjelaskan bahwa sasaran aktivasi Identitas Kependudukan Digital secara menyeluruh di tingkat provinsi ditetapkan mencapai 30 persen dari jumlah penduduk.
Sementara realisasi aktivasi IKD di Kalimantan Timur saat ini baru menyentuh angka 7,24 persen.
Ia turut menguraikan sejumlah keuntungan dari aktivasi IKD.
“Manfaat melakukan aktivasi IKD adalah untuk membantu mempermudah warga masyarakat untuk mengakses pelayanan publik,” jelasnya.
Sebagai gambaran penerapan di lapangan, ia menjelaskan bahwa warga Kota Balikpapan yang hendak mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) kini diwajibkan telah mengaktifkan IKD.
Adapun di Kota Samarinda, ke depan aktivasi IKD direncanakan menjadi persyaratan bagi masyarakat yang akan melakukan pembayaran retribusi air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Namun demikian, ia mengakui bahwa minat masyarakat terhadap aktivasi IKD masih relatif rendah.
“Karena maraknya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dan berkedok menamakan diri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kaltim,” terang Vincentius.
Di sisi lain, kegiatan sosialisasi tersebut disambut baik oleh para peserta.
Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim yang ikut dalam kegiatan, mengungkapkan bahwa dirinya sempat beberapa kali mengulangi proses pendaftaran dan pengisian data, hingga tiga kali, yang diduga disebabkan oleh keterbatasan jaringan internet.
Walaupun demikian, ia menilai sosialisasi ini memberikan manfaat besar.
Atas nama sesama ASN, Jauhar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan BPSDM Kaltim yang telah merespons peluang kolaborasi dengan Disdukcapil Kaltim secara positif.
“BPSDM menyiapkan empat meja untuk aktivasi IKD dan tempat konsultasi terkait dengan aktivasi kegiatan IKD,” tambah Jauhar.
Jauhar juga melaporkan bahwa selama kegiatan berlangsung terjadi antrean cukup panjang, yang menunjukkan tingginya antusiasme ASN untuk segera melakukan aktivasi IKD.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemahaman ASN terhadap IKD semakin meningkat, sekaligus mendorong percepatan aktivasi IKD di lingkungan Pemprov Kaltim.
Hal ini guna mendukung kemudahan dan keamanan akses layanan publik ke depan.
