Samarinda, infosatu.co — Upaya menghadirkan pelayanan hukum yang lebih berkualitas di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dorongan baru melalui pertemuan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kaltim dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Audiensi yang digelar di Kantor Gubernur pada Selasa siang 16 September 2025 itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi kelembagaan demi mendukung pembangunan hukum yang selaras dengan kebutuhan daerah.
Rombongan Kanwil Kemenkum Kaltim dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Muhammad Ikmal Idrus bersama Inspektur Wilayah I, Morina Harahap.serta jajaran pejabat struktural.
Pihaknya diterima oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, HM Syirajudin, serta perwakilan Biro Hukum Setdaprov.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemenkum Kaltim yang memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan hukum tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus didukung kolaborasi lintas lembaga.
“Sinergi ini penting agar masyarakat Kaltim benar-benar merasakan kehadiran negara melalui layanan hukum yang lebih baik,” ujar Seno Aji.
Kakanwil Muhammad Ikmal Idrus menambahkan, pertemuan ini bukan hanya ajang silaturahmi formal.
Ia menegaskan bahwa Kemenkum Kaltim berkomitmen menyelaraskan setiap program kementerian dengan arah pembangunan daerah.
“Layanan hukum harus menjadi bagian dari solusi pembangunan, bukan terpisah. Dengan sinergi bersama pemerintah provinsi, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dari sisi kelembagaan, Inspektur Wilayah I, Morina Harahap, memaparkan mengenai kebijakan transformasi organisasi di Kementerian Hukum.
Ia menegaskan bahwa langkah ini bertujuan membuat kinerja lebih fokus dan berdampak, tanpa mengurangi fungsi utama kementerian.
Selain itu, Kepala Divisi P3H, Ferry Gunawan C, menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah.
Menurutnya, harmonisasi aturan akan membantu mencegah tumpang tindih kebijakan serta mendukung kelancaran pembangunan hukum di Kaltim.
Menutup audiensi, Wakil Gubernur menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap langkah-langkah transformasi kelembagaan dan penguatan pelayanan hukum.
“Kami siap bersinergi dan percaya, kerja sama ini akan memberi manfaat besar bagi masyarakat Kaltim,” ucap Seno Aji.
Pertemuan ini juga membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan jaringan dokumentasi hukum, peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, hingga sinkronisasi program pembangunan hukum daerah.
Kesepahaman ini diharapkan menjadi pijakan baru untuk menghadirkan pelayanan hukum yang terpadu, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Benua Etam.
