Samarinda, infosatu.co – Selain mencabut lima Raperda dari Prolegda 2025, DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) juga menarik tiga Raperda di luar Prolegda.
Penarikan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dinamika hukum serta memastikan regulasi yang nantinya dihasilkan lebih relevan dengan kondisi daerah.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin, dalam rapat paripurna.
Rapat ini mengagendakan persetujuan bersama Wali Kota Samarinda dengan DPRD terhadap Penarikan Raperda di Dalam dan di Luar Propemperda.
Juga Kesepakatan Bersama Raperda di Luar Propemperda Kota Samarinda Tahun 2025 yang diselenggarakan pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Ia mengatakan tiga Raperda yang ditarik adalah Raperda Penyelenggaraan Reklame, Raperda Penguatan Ideologi Pancasila dan Raperda Perkawinan Usia Anak.
Lanjutnya, alasan penarikan masing-masing berbeda, mulai dari sudah adanya Peraturan Wali Kota (Perwali) yang lebih teknis.
Juga perlunya sinkronisasi materi muatan dengan aturan pusat hingga kebutuhan kajian mendalam terkait efektivitas pelaksanaan di lapangan.
“Regulasi yang terburu-buru tanpa sinkronisasi justru akan menimbulkan masalah. Penarikan ini menjadi langkah strategis untuk memperbaiki materi hukum yang ada,” ungkap Kamaruddin
Meski demikian, DPRD Samarinda tetap mengajukan rancangan baru di luar Prolegda, yaitu perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Usulan ini merupakan tindak lanjut atas surat rekomendasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga perlu segera masuk dalam pembahasan bersama DPRD.
Dengan adanya perubahan tersebut, DPRD Samarinda berharap sistem pungutan pajak dan retribusi di Samarinda lebih transparan, akuntabel, dan mendukung pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami ingin regulasi pajak dan retribusi lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, agar PAD Samarinda bisa terus meningkat,” pungkasnya.
