Samarinda, infosatu.co – Dugaan adanya praktik jual beli aset ilegal di Pasar Segiri memicu keprihatinan DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekretaris Komisi II DPRD Rusdi Doviyanto menegaskan pentingnya langkah preventif agar aset pemerintah kota tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Rusdi, salah satu persoalan utama yang memicu kerentanan tersebut adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait status kepemilikan lahan dan bangunan di kawasan pasar.
Menurutnya celah inilah yang kemudian sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengaku sebagai pemilik sah dan melakukan transaksi ilegal.
“Kalau perlu, aset itu diberi tanda jelas bahwa milik pemerintah kota. Jadi ketika ada orang melakukan jual beli, mereka tahu bahwa aset itu tidak bisa diperjualbelikan,” tegas Rusdi.
Ia menilai, perlindungan aset daerah tidak bisa hanya mengandalkan aturan, tetapi juga perlu diperkuat dengan pengawasan lapangan yang konsisten.
Dinas terkait, kata dia, harus lebih aktif melakukan monitoring, bukan hanya pada aset, tetapi juga menyangkut kebersihan, keamanan, hingga pengelolaan pasar.
“Harus ada pengawasan lebih. Saya pikir dinas terkait perlu lebih rutin menjaga aset dan melakukan kontrol pengawasan. Mulai dari kebersihan, keamanan, hingga aset, semua harus dimonitor,” tambah politisi Demokrat itu.
Rusdi juga menyinggung soal standar keamanan di pasar-pasar Samarinda.
Ia menyebut, DPRD belum bisa memberikan penilaian menyeluruh lantaran masih perlu survei lapangan. Indikator yang jelas harus ditentukan lebih dulu sebelum menyatakan kondisi pasar aman atau tidak.
“Kita belum bicara sampai kepada sarana prasarana yang ada, karena kita juga tidak bisa langsung men-judge pasar A aman, pasar B tidak aman,” katanya.
“Kita harus lakukan survei dulu dan melihat indikator apa saja yang bisa dikatakan aman atau tidak,” pungkasnya.
