Samarinda, infosatu.co – Menjelang finalisasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan setiap program yang diusulkan harus berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
Pesan tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi di Ballroom Auratala Gedung B Bapperida Samarinda, Kompleks Balai Kota pada Senin, 11 Agustus 2025.
Menurut Andi Harun, keterbatasan anggaran di tengah tuntutan pembangunan yang kompleks menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun prioritas.
“Kalau dibandingkan antara besarnya APBD dengan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, itu tidak sebanding. PR kita banyak, sementara anggaran kita terbatas,” katanya.
“Karena itu, kita harus benar-benar menyusun program yang tepat sasaran dan mengurangi belanja yang tidak mendesak, termasuk perjalanan dinas,” ungkapnya.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mengelola anggaran sesuai regulasi, sekaligus menghindari belanja yang tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kita tidak boleh membuat shopping list keinginan belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan,” tegasnya.
Andi Harun juga memaparkan sektor-sektor yang akan menjadi prioritas utama.
Di antaranya, kelanjutan proyek pengendalian banjir, penataan ruang kota, serta pengembangan sumber daya manusia.
Sementara itu, pendidikan menjadi salah satu fokus, melalui peningkatan kualitas guru, pembenahan sarana-prasarana, dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar.
Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya kemandirian pangan daerah. Pasokan bahan pokok di Samarinda dan Kaltim, kata Andi Harun, masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Hal ini menurutnya perlu diatasi melalui strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Kita harus punya mapping kebutuhan pangan secara detail. Jangan sampai ketika daerah pemasok mengalami masalah, distribusi ke Samarinda terganggu,” tandasnya.
