Balikpapan, infosatu.co – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah.
Kolaborasi ini penting dalam mendorong penguatan ekosistem ekonomi berbasis syariah di Kalimantan Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan Darlis saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI dan Indonesia Coffee Meetup 2025 yang diselenggarakan di Balikpapan, pada 1-3 Agustus 2025.
Acara ini menjadi ajang strategis nasional dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan usaha halal dan ekonomi keumatan.
“DPRD Kaltim siap bersinergi dengan MUI dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ekosistem bisnis syariah tumbuh berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Darlis.
Ia menjelaskan bahwa penguatan ekonomi syariah harus melibatkan pelaku UMKM, pesantren, dan komunitas muslim agar dapat mendorong pemerataan kesejahteraan.
Menurutnya, potensi ekonomi dari sektor ini sangat besar, khususnya di Kalimantan Timur yang sedang bersiap menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Darlis juga menekankan bahwa pesantren memiliki posisi strategis dalam transformasi ekonomi umat. Dengan dukungan kelembagaan, pesantren dapat menjadi pusat pertumbuhan wirausaha berbasis syariah.
“Sudah saatnya pesantren tidak hanya menjadi pusat dakwah dan pendidikan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi umat yang mandiri dan kompetitif,” ujarnya.
Rakornas PINBAS MUI turut membahas penguatan regulasi usaha syariah, digitalisasi bisnis halal, hingga strategi branding produk halal untuk pasar global. Darlis menilai, hasil forum ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
Menurutnya, pembangunan ekonomi ke depan tidak cukup hanya mengandalkan proyek-proyek fisik, melainkan perlu memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat dari akar rumput.
“Kita butuh pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tapi juga membangun fondasi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya dari sisi pemberdayaan umat,” tegas Darlis.
Politikus PAN-Nasdem tersebut berharap bahwa ekonomi syariah dapat diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan pembangunan daerah.
Bukan hanya menjadi jargon, tetapi mampu menciptakan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
