Samarinda, infosatu.co — Diskriminasi usia dalam proses rekrutmen masih menyisakan persoalan di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Antrean panjang pencari kerja, terutama mereka di rentang usia 35–40 tahun, menjadi gambaran nyata kendala yang kerap dihadapi pencari kerja produktif.
Merespon keluhan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah mengatakan mulai menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mewajibkan perusahaan membuka lowongan berorientasi inklusivitas.
Menurutnya regulasi tersebut dirancang untuk mencegah syarat usia yang merugikan pelamar matang.
“Kami ingin mengimplementasikan regulasi ketenagakerjaan tanpa adanya diskriminasi, terutama pada batasan usia yang diterapkan perusahaan yang membuka lowongan,” jelas Harminsyah.
Ia menambahkan, kelompok usia 35–40 tahun kerap dilewati padahal masih produktif dan sarat pengalaman. Oleh karenanya, fokus Raperda ini adalah membatasi penerapan batas bawah dan atas usia yang tidak rasional.
“Inisiatif ini lahir dari realitas yang terjadi di lapangan. Banyak pencari kerja dengan usia 35 hingga 40 kesulitan mendapat kerja,” tegasnya.
Menurut politisi tersebut, kualitas SDM termasuk etos kerja dan keterampilan—seharusnya menjadi tolok ukur utama, bukan angka umur di surat lamaran.
Dengan begitu, DPRD Samarinda berharap muncul perubahan paradigma di sektor ketenagakerjaan.
“Kita perlu mengubah stigma pada rekrutmen tenaga kerja. Perda ini bukan hanya soal aturan, tapi tentang keadilan. Kami ingin menciptakan ruang kerja yang lebih manusiawi dan membuka peluang bagi semua kalangan usia,” pungkas Harminsyah.
Langkah penyusunan Raperda ini juga akan melibatkan diskusi publik dengan asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan perwakilan pelamar untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar efektif dan berkeadilan.
