Samarinda, infosatu.co – Di tengah geliat pembangunan kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagian warga Balikpapan masih harus menggantungkan hidup dari air tadah hujan.
Fakta ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Baba, usai meninjau kondisi infrastruktur dasar di beberapa kawasan padat penduduk di Balikpapan.
Menurut Baba, wilayah-wilayah seperti Karang Joang, Damai Bahagia, Graha Indah, Balikpapan Utara, dan Landasan Ulu masih minim fasilitas dasar.
Keluhan warga paling banyak datang dari masalah penerangan jalan, sistem drainase yang buruk, hingga persoalan mendasar mengenai akses air bersih.
“Kami sering menerima aspirasi dari masyarakat soal penerangan dan drainase. Namun karena itu kewenangan Pemerintah Kota, kami hanya bisa mendukung lewat bantuan keuangan provinsi,” jelas Baba di Gedung DPRD Kaltim, Senin, 7 Juli 2025.
Ia menyebut bahwa Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi hanya dapat diberikan setelah rekomendasi dari Pemerintah Kota Balikpapan turun, karena pelaksanaan proyek tetap menjadi wewenang pemerintah kota.
Persoalan yang paling mendesak, kata Baba, adalah air bersih.
Di sejumlah kawasan, warga masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari karena belum tersambung dengan jaringan air bersih.
“Selama ini masyarakat mengandalkan air tadah hujan,” ucapnya prihatin.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Kaltim mendorong program pipanisasi dari Samarinda ke Balikpapan yang kini tengah dikaji oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim.
Meski beberapa wilayah telah tersambung jaringan, cakupan distribusi air bersih masih belum merata.
“Nah, Dinas PU sedang melakukan kajian. Ada yang belum ada, ada yang sudah ada,” ujarnya.
Baba menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur dasar seperti air bersih, apalagi posisi Balikpapan semakin strategis sebagai penyangga utama IKN.
Ia juga menyerukan adanya sinergi lebih kuat antara Pemprov, Pemkot Balikpapan, dan dinas teknis agar keluhan masyarakat terkait air bersih, penerangan, dan drainase tidak terus-menerus terjadi.
“Masalah ini butuh koordinasi cepat dan eksekusi nyata agar penyelesaiannya tidak sekadar wacana,” tutup Baba.
