Samarinda, infosatu.co – Menyikapi tren meningkatnya kasus Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS di Kota Samarinda, Komisi IV DPRD Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan fokus menangani kedua penyakit tersebut secara sistematis.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie.
Ia menyatakan penanganan penyakit menular harus dilihat sebagai isu strategis yang memerlukan perhatian serius, tidak cukup ditangani dengan pendekatan rutin dan parsial.
“Penanggulangan TBC dan HIV/AIDS bukan pekerjaan biasa. Ini butuh strategi khusus, termasuk kebijakan legislatif yang mendukung. Karena itu, kami mendorong dibentuknya pansus yang fokus dan berdedikasi terhadap isu ini,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa saat ini, telah ada beberapa pansus yang aktif bekerja, namun isu kesehatan publik seperti ini masih belum memiliki wadah kerja legislatif tersendiri.
Padahal, menurutnya, lonjakan kasus di masyarakat menunjukkan urgensi untuk segera bertindak.
Lebih lanjut, Novan menegaskan penanganan penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS tidak dapat dilepaskan dari kerja kolaboratif lintas sektor.
Dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga perlindungan sosial, semua pihak harus dilibatkan secara aktif.
“Kita tidak bisa berharap hanya dari dinas kesehatan. Perlu sinergi antarlembaga agar langkah penanganan bisa berjalan cepat dan menyentuh kelompok sasaran,” tegas politisi muda itu.
Ia menyoroti sejumlah hambatan yang masih mengemuka, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas deteksi dini, hingga masih kuatnya stigma sosial terhadap penderita.
Hal-hal ini, kata Novan kerap menjadi batu sandungan utama dalam memperluas cakupan layanan.
Dengan adanya pansus, Novan berharap akan terbentuk kerangka kerja yang lebih terukur.
Mulai dari penyusunan rekomendasi kebijakan, penguatan perencanaan program, hingga pengawasan anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Pansus ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi penggerak bagi lahirnya kebijakan kesehatan yang inklusif dan proaktif,” jelasnya.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya menjangkau kelompok rentan, yang selama ini kurang terakses layanan kesehatan memadai.
Menurutnya, pansus ini juga akan memastikan pendekatan pelayanan yang humanis dan tanpa diskriminasi.
“Kita ingin membangun sistem kesehatan yang kuat, adaptif, dan tidak meninggalkan siapa pun. Ini bukan hanya tugas teknis, tapi juga amanah moral kita sebagai wakil rakyat,” tutupnya.
