Samarinda, infosatu.co – Bencana di Kalimantan Timur (Kaltim) terus bertambah, banjir hingga bencana alam lainnya terus terjadi beberapa waktu lalu di Kota Samarinda.
Hal itu pun disoroti oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.
Ia mengatakan belum adanya keseriusan pemerintah dalam menyusun peta jalan atau blueprint mitigasi bencana secara menyeluruh dari hulu ke hilir di wilayah Kaltim.
Karena itu, politikus Golkar mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim bersama kabupaten/kota duduk bersama menyusun langkah konkret dan terintegrasi.
“Masalah kebijakan ini seharusnya diselesaikan bersama. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memitigasi seluruh potensi bencana di Kaltim, mulai dari penyebab hingga dampaknya. Tapi sampai detik ini, belum ada blueprint-nya,” katanya pada Senin, 2 Mei 2025.
Ia menekankan pentingnya menyusun pemetaan risiko dan tanggung jawab secara jelas.
Dalam hal ini, masing-masing level pemerintahan perlu tahu peran dan tanggung jawabnya, sehingga pemerintah pusat pun bisa ikut memberi dukungan yang tepat sasaran.
“Provinsi nanti bantu apa, kabupaten apa, kota apa. Jangan kerja parsial-parsial. Harus duduk bersama. Harus ada kesepakatan bersama,” tegasnya.
Selain itu juga menyoroti banyak bencana yang terjadi diakibatkan oleh kebijakan yang tidak terkontrol, salah satunya alih fungsi lahan.
Ia menyayangkan jika alasan ekonomi lebih dikedepankan ketimbang keberlanjutan lingkungan.
“Jangan sampai alih fungsi lahan yang katanya demi ekonomi, tapi kemaslahatannya tidak dapat, justru bencananya yang datang. Ini harus clear,” ucapnya.
Ia pun mengusulkan agar seluruh daerah, misalnya di wilayah Tenggarong atau kecamatan lainnya, memiliki data dan peta risiko masing-masing.
Dengan begitu, bisa diketahui wilayah mana yang sudah diintervensi, mana yang belum, dan siapa yang harus bertanggung jawab.
“Provinsi bisa support bagian yang kurang. Pusat pun tahu harus bantu dari sisi mana. Itu jadi monitor bersama, siapapun kepala daerahnya nanti,” tambahnya.
Sapto menegaskan, mitigasi bencana tidak boleh lagi menjadi ajang saling menyalahkan antar pemangku kebijakan, baik yang terdahulu maupun saat ini.
Ia mendorong agar semua pihak duduk bersama dan menjadikan penyusunan blueprint sebagai langkah awal penyelamatan Kaltim dari risiko bencana.
“Ini soal tanggung jawab kita menjaga alam. Jangan kebablasan. Sudah waktunya kita bertindak bersama. Bukan saling tunjuk,” tutupnya.
