Samarinda, infosatu.co – Gejolak tahunan seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kembali mencuat dan menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem PPDB, terutama di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda yang kerap mengalami lonjakan pendaftar dan keterbatasan daya tampung.
“Masalah PPDB bukan hal baru, dan kami tidak ingin terus terjebak dalam pola yang sama. Sudah saatnya ada transformasi sistematis,” ujar Baba, Kamis, 22 Mei 2025.
Ia menyatakan, PPDB yang setiap tahun menimbulkan keresahan masyarakat adalah indikator bahwa sistem yang berlaku saat ini belum berjalan secara optimal.
Karena itu, tahun 2025 dinilai sebagai momentum krusial untuk memulai pembenahan, dengan harapan masyarakat bisa merasakan perbaikan nyata pada tahun ajaran 2026.
Komisi IV DPRD Kaltim saat ini tengah intens berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyusun solusi konkret.
Salah satu upaya yang sedang digodok adalah menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam penanganan daya tampung, bukan sekadar pelengkap.
“Sekolah negeri tidak bisa menampung semua siswa. Karena itu, kami ingin memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta agar hak pendidikan anak tetap terjamin,” jelasnya.
Ia menyambut baik langkah Kota Balikpapan yang disebut-sebut berhasil menampung sekitar 51 persen siswa dalam PPDB tahun ini.
Namun, ia menegaskan bahwa kerja sama dengan sekolah swasta perlu diatur melalui regulasi yang jelas dan sistematis agar lebih berkelanjutan dan terintegrasi.
“Kami akan duduk bersama Kepala Dinas Pendidikan dan gubernur untuk menyusun regulasi dan skema pendukung yang mengatur peran swasta secara lebih tegas dan berkelanjutan,” tambah Baba.
Ia berharap, pembenahan sistem PPDB tak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi menjadi pijakan reformasi pendidikan di Kalimantan Timur secara lebih luas.
“Polemik PPDB tidak boleh lagi jadi agenda tahunan yang meresahkan. Kami ingin penerimaan siswa baru ke depan bisa mencerminkan kualitas tata kelola pendidikan yang semakin tertata dan merata,” pungkasnya.
