Samarinda, infosatu.co – Lemahnya pengawasan sektor pertambangan akibat terbatasnya jumlah inspektur tambang dari pemerintah pusat menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Kondisi ini dinilai turut memicu menjamurnya aktivitas tambang ilegal di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman (Unmul).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai keterbatasan jumlah inspektur tambang yang menjadi kewenangan pusat telah berdampak langsung pada lemahnya pengawasan di lapangan.
“Pertambangan sekarang wewenangnya ada di pemerintah pusat. Secara formal, yang mengawasi adalah inspektur tambang pusat. Tapi jumlahnya masih terbatas dan kurang didukung fasilitas,” ungkap Sarkowi saat ditemui, Rabu 30 April 2025.
Ia menambahkan, lemahnya kontrol tersebut membuka celah bagi aktivitas tambang ilegal, bahkan di kawasan yang seharusnya steril dari pertambangan seperti hutan pendidikan dan penelitian.
“Harusnya jumlah inspektur ditambah dan didukung anggaran serta fasilitas. Supaya pengawasan bisa berjalan dan berkoordinasi baik dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
Sarkowi juga menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah mengetahui keberadaan tambang ilegal, keterbatasan wewenang membuat tindakan yang dapat diambil sangat terbatas.
“Kita tidak bisa memungkiri daerah tahu adanya tambang ilegal. Tapi karena kewenangan ada di pusat, pengawasan yang kita lakukan di daerah tetap harus dikoordinasikan ke pusat,” jelasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul unjuk rasa mahasiswa Fakultas Kehutanan Unmul yang mengecam aktivitas tambang ilegal di kawasan KHDTK. Lebih dari 3 hektare kawasan hutan pendidikan rusak, mencerminkan lemahnya pengawasan pusat terhadap wilayah vital pendidikan dan lingkungan.
DPRD Kaltim menilai kasus KHDTK Unmul adalah cerminan dari urgensi pembenahan sistem pengawasan pertambangan nasional. Mereka menyerukan agar pemerintah pusat segera menambah jumlah inspektur tambang, memperkuat fasilitas kerja, dan membangun sistem koordinasi yang lebih solid antara pusat dan daerah.
