Kukar, infosatu.co – Pemerintah Kecamatan Loa Janan tak hanya menyusun rencana pembangunan secara formalitas.
Mereka berupaya menjalin kesinambungan program prioritas dari tingkat desa hingga kabupaten agar pembangunan berjalan selaras dan saling mendukung.
Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, menekankan pentingnya kesinambungan dalam perencanaan sebagai kunci utama menyatukan arah pembangunan.
Proses itu dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), berlanjut ke Musyawarah Kecamatan (Musrenbangcam), hingga Musyawarah Kabupaten (Musrenbangkab).
Menurut Hery, integrasi program di setiap tingkatan menjadi landasan utama untuk menciptakan pembangunan yang terarah dan tepat sasaran.
“Oleh karena itu tu, kita terus mengawal RPJM dari 2021–2026 untuk bisa diakomodir,” tutur Hery saat ditemui usai Musrenbang RKPD di Kantor Bappeda Kukar, Selasa 22 April 2025.
“Fokus utama dari program prioritas ini adalah pada peningkatan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan,” sambungnya.
Ia menjelaskan, pihak kecamatan telah mengakomodasi berbagai usulan masyarakat dalam delapan program prioritas yang mencakup sejumlah sektor penting.
Program-program tersebut mencakup pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan kawasan ekonomi potensial, pelestarian nilai tradisional dan budaya, penguatan peran kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, serta pembangunan sarana dan prasarana konektivitas wilayah.
Hery berharap, dengan cakupan sektor yang luas ini, percepatan pembangunan bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti salah satu program strategis yang menjadi perhatian publik, yakni dana Rp50 juta per rukun tetangga (RT).
Sebagai aparat pemerintah yang membina langsung di tingkat desa, ia menilai pengawasan terhadap program tersebut sangat krusial.
“Alhamdulillah di Loa Janan berjalan dengan baik karena pemahaman para pengurus RT cukup baik,” ujarnya, sekaligus memberikan apresiasi kepada ketua RT yang dinilai mampu menjalankan program dengan baik.
Ia menambahkan, pelaksanaan program akan terus diawasi secara bertahap, termasuk melalui tim verifikasi yang telah dibentuk guna menjamin transparansi dan akuntabilitas di lapangan.
Lebih lanjut, Hery menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) membuka kemungkinan penambahan jumlah program ini pada tahun anggaran 2026.
Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kontribusi RT terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Hal ini tentu semakin memberikan penguatan kepada RT dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat,” tutupnya. (Adv)
