Samarinda, infosatu.co – Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan pendidikan gratis dari SMA hingga S3 bagi pemegang KTP Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini disampaikannya usai rapat paripurna DPRD Kaltim, Senin kemarin, 3 Maret 2025.
Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kaltim. Ketua JMSI Kaltim Mohammad Sukri menilai kebijakan tersebut sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Tidak ada syarat prestasi, yang penting ber-KTP Kaltim. Ini kesempatan besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Kaltim memastikan program ini tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Regulasi sedang disusun agar kebijakan ini dapat berlanjut secara berkelanjutan.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa tahap awal program ini akan dikoordinasikan dengan tim transisi dan Pemprov Kaltim untuk memastikan implementasinya berjalan efektif.
“Tahap awal kami dengan tim transisi dan Pemprov Kaltim. Visi misi kami ada enam dan ada 17 program unggulan, termasuk tujuh program Gratispol dan sembilan program Jospol,” katanya.
Dari sisi anggaran, 20% APBD telah dialokasikan untuk sektor pendidikan. Namun, dana tersebut masih perlu dioptimalkan agar mencakup seluruh kebutuhan, termasuk gaji tenaga pendidik dan beasiswa.
Saat ini, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni tengah membahas penyesuaian APBD 2025 untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini.
Dalam 100 hari kerja pertama, Pemprov Kaltim menargetkan kebijakan ini mulai diterapkan. Masyarakat diharapkan turut mengawal pelaksanaannya agar berjalan efektif dan memberikan manfaat luas.
