Bontang, infosatu.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bontang, Kalimantan Timur tahun 2024 mencapai Rp3,3 triliun.
Meski anggaran daerah cukup tinggi, namun layanan kesehatan bagi warga dinilai belum maksimal. Akibatnya, kasus gizi buruk masih menghantui banyak anak di kota tersebut.
Anggota DPRD Bontang Heri Keswanto pun mengkritik kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang karena dianggap belum mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan anggaran yang ada.
Heri mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, penanganan gizi buruk dan masalah kesehatan lainnya tidak bisa dianggap sepele.
Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) harus lebih konsisten dalam menjalankan program-program penanganan gizi buruk dan edukasi kepada masyarakat.
“Ini bukan soal waktu singkat, melainkan pekerjaan yang membutuhkan keberlanjutan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang tepat soal gizi agar mereka sadar pentingnya kesehatan bagi anak-anak mereka,” ujar Heri belum lama ini.
Kritik terbesar Heri tertuju pada tata kelola anggaran yang menurutnya tidak berimbang antara pembangunan fisik dan sektor pelayanan publik, khususnya kesehatan.
Ia menyoroti bagaimana pemerintah terkesan lebih mementingkan pembangunan infrastruktur. Padahal masalah kesehatan seperti gizi buruk membutuhkan perhatian yang lebih besar.
“Alokasi anggaran untuk sektor fisik terlalu dominan. Sementara kesehatan yang sangat fundamental malah terpinggirkan. Padahal, tenaga kesehatan sudah bekerja keras, tapi tanpa dukungan anggaran yang layak, hasilnya tidak akan maksimal,” ungkapnya.
Meskipun anggaran untuk kesehatan dan pendidikan sudah diatur dalam APBD, alokasinya masih belum cukup untuk menutup kebutuhan layanan kesehatan yang kian mendesak.
Di sisi lain, Heri mengungkapkan keresahannya terhadap birokrasi yang berbelit dalam proses pengurusan jaminan kesehatan melalui BPJS.
Menurutnya, persyaratan yang dibutuhkan terlalu banyak dan menyulitkan masyarakat, terutama dalam situasi darurat.
“Kenapa harus ada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kalau sudah ada KTP? Kita bisa menyederhanakan proses ini agar masyarakat mendapatkan layanan lebih cepat dan efisien,” tegas Heri.
Heri mendesak agar pemerintah segera meninjau ulang kebijakan terkait pelayanan kesehatan dan alokasi anggaran.
Ia berharap agar sektor kesehatan mendapatkan perhatian lebih besar. Tidak hanya dari segi anggaran, tetapi juga dari penyederhanaan birokrasi agar layanan kesehatan bisa diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat.
“Dengan APBD sebesar ini, seharusnya masyarakat Bontang tidak lagi dipusingkan oleh masalah gizi buruk dan kendala dalam mengakses layanan BPJS. Pemerintah harus lebih tegas dalam memprioritaskan kesehatan warganya,” pungkas Heri.
