Jakarta, infosatu.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan bahwa pelayanan publik yang terkena serangan ransomware akan kembali normal pada Juli ini.
“Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, bulan Juli sudah operasional normal dan kita backup keamanannya dengan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini,” katanya usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Hadi mengatakan bahwa saat ini layanan pemerintah yang menggunakan pusat data nasional (PDN) berada dalam proses pemulihan. Data cadangan dari server yang berada di Surabaya akan dialihkan ke Pusat Data Nasional yang berlokasi di Batam.
Ia meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah lainnya untuk melakukan cadangan data. Tujuannya, mengantisipasi adanya serangan siber seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up,” jelas Hadi.
Pemerintah. Ia melanjutkan. juga akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis. Hal ini sesuai dengan tingkat klasifikasi mulai dari data strategis, terbatas, hingga terbuka.
“Jadi, nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” ujarnya.
Serangan siber ransomware mulai menyerang pelayanan publik sejak 20 Juni 2024. Sejumlah layanan lumpuh karena hal itu, seperti imigrasi pusat dan daerah.
Pelaku peretas meminta tembusan sekitar Rp131 miliar atau 8 juta Dolar AS. Namun, pemerintah tidak mengabulkan permintaan peretas tersebut.
