Jakarta, infosatu.co – Ribuan buruh bakal mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/6/2024) besok. Di tempat itu, mereka akan menggelar aksi demo untuk menyuarakan penolakan terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa program Tapera merugikan dan membebani pekerja. Meski setelah membayar iuran hingga 20 tahun, pekerja tetap tidak diberikan kepastian bisa memiliki rumah.
“Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana,” kata pria yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (5/6/2024).
Dalam Tapera, pemerintah juga dinilai lepas tanggung jawab untuk menyediakan rumah. Hal ini kata Iqbal, pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran dan tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.
Selain menolak PP Tapera, aksi ribuan buruh juga akan mengusung isu tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal. Selain itu, juga menolak KRIS BPJS Kesehatan, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan meminta penghapusan pekerja alih daya (outsourcing) yang diupah murah.
Terkait pendidikan, Iqbal berpendapat mahalnya biaya UKT semakin membebani anak-anak buruh. Sementara, mengenai realisasi Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dinilai bakal menurunkan kualitas layanan kesehatan. Juga dapat memperburuk pelayanan di rumah sakit.
Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat.
“Tidak ketinggalan, dalam aksi 6 Juni, buruh juga menuntut hapus outsourcing tolak upah murah (Hostum),” lanjut Iqbal.
Sistem outsourcing yang tidak memberikan kepastian kerja dan upah yang jauh dari layak telah menempatkan buruh dalam kondisi semakin sulit.
