Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Sri Puji Astuti menegaskan bahwa seharusnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kota Tepian berjalan selaras.
Sebab, kondisi ini dapat menjadi penentu keberhasilan suatu pembangunan. Menurutnya, keselarasan kedua hal tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu daerah. Kedua unsur tersebut saling terkait dan tidak bisa ditinggalkan salah satu di antaranya.
Untuk pembangunan infrastruktur menjadi indikator pencapaian pembangunan secara fisik. Sedangkan, peningkatan SDM sebagai tolok ukur nonfisik yang sangat menopang keberlanjutan pembangunan ke depan.
Maka, Puji menekankan pentingnya memperhatikan kedua hal tersebut. Ia menegaskan, jangan sampai infrastruktur di Kota Samarinda bagus, namun SDM-nya tidak berkualitas.
“Saya lebih mengoptimalkan keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan SDM, itu lebih sinkron lah. Jangan melulu pembangunan infrastruktur tapi SDM-nya dilupakan,” ungkapnya belum lama ini.
Selain soal pembangunan, ia juga menyoroti anggaran pendidikan dan kesehatan di Samarinda yang masih rendah dibandingkan anggaran untuk infrastruktur. Pihaknya sangat berharap agar anggaran untuk peningkatan SDM melalui pendidikan bisa ditingkatkan lagi.
“Porsinya kecil, untuk pendidikan dan kesehatan masih rendah anggarannya. Ya, kami inginkan itu ada peningkatan,”ucap Puji.
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan kemiskinan. “Setidaknya ada peningkatan kualitas pendidikan, kualitas hidup dan kesehatan, lalu peningkatan layanan kemiskinan” jelasnya.
Oleh karena itu, Puji berharap agar standar pelayanan sosial di Kota Samarinda dapat ditingkatkan lebih maksimal. Ia juga menginginkan agar seluruh elemen dapat bekerja sama dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda bisa tercapai.
“Kita harus benar-benar harus memperbaiki standar pelayanan minimal untuk masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda bisa tercapai,” pungkasnya.
