Bontang, infosatu.co – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang melakukan tindakan preventif yakni penyegelan papan reklame terhadap properti yang menunggak pembayaran pajak.
Diketahui properti yang mendapatkan penyegelan papan reklame oleh pihak Bapenda Bontang yakni 17 papan reklame ATM milik salah satu bank swasta dan properti jual beli elektronik smartphone.
Kepala Bapenda Bontang Sigit Alfian mengatakan bahwa aksi penyegelan tersebut dilakukan setelah upaya persuasif tidak mendapat respon surat yang diindahkan pihak Bapenda Bontang.
“Kami sudah menyurati terkait kewajiban pajak mereka, akan tetapi tidak mendapatkan respon,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya Kantor Bapenda Bontang, Jumat (11/6/2021).
Namun kata dia, hingga hari ini pihak yang mendapatkan penyegelan papan reklame sudah melakukan koordinasi bahkan perwakilan pihak bank tersebut sudah melakukan pembayaran.
“Banknya sudah bayar pajaknya, untuk yang toko smartphone tadi juga sudah,” tandasnya.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengapresiasi kinerja Bapenda Bontang yang melakukan penyegelan terhadap properti yang menunggak pembayaran pajak.
Sebab menurutnya, pemberian negara bersumber dari pajak baik itu APBN dan APBN yang dikelola di daerah bersumber dari pajak. Namun untuk di Kota Bontang dari dana bagi hasil (DBH).
“Kita harus pahami dulu bahwa pemberian negara itu sumber utamanya pajak, nah kalau misalkan di daerah ada sebuah lembaga yang tidak taat pajak saya pikir perlu didesak tim Bapenda. Karena itu melanggar ketentuan, setiap tahun harus ada laporan,” ungkapnya saat ditemui infosatu.co di salah satu rumah makan di Bontang.
Ia pun menilai tindakan persuasif yang dilakukan Bapenda Bontang sudah tepat, lantaran melakukan pendekatan secara preventif.
“Saya pikir tinggal kesadaran saja, karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk wajib pajak,” tegasnya. (editor: irfan)
