Samarinda, Infosatu.co – Persoalan sanitasi di Kota Tepian masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Hingga 2025, akses masyarakat terhadap layanan air limbah domestik yang masuk kategori aman baru mencapai 13,52 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan percepatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Asisten ll Sekda Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan meski akses sanitasi layak yang mencakup akses aman telah mencapai sekitar 78 persen, capaian sanitasi aman yang masih rendah menunjukkan masih adanya kesenjangan kualitas layanan di tingkat rumah tangga.
Kondisi ini mendorong Pemkot Samarinda menyiapkan langkah intervensi yang lebih spesifik melalui Kampung Percontohan 2026.
“Program ini diarahkan untuk menjadi lokasi penerapan berbagai upaya perbaikan sanitasi secara terpadu,” katanya.
Kawasan yang dipilih nantinya diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat risiko sanitasi kategori kuning hingga merah. Dengan demikian, program tidak sekadar membangun fasilitas, tetapi diarahkan untuk menangani kawasan yang dinilai memiliki persoalan sanitasi lebih serius.
“Persoalan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan air limbah domestik. Pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan karena belum seluruh rumah tangga terlayani dan jumlah sampah yang berhasil diolah masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya belum lama ini.
Padahal, Samarinda telah memiliki sejumlah fasilitas pengelolaan sampah, antara lain 98 bank sampah, dua Tempat Pengolahan Sampah – Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Melalui PPSP, pemkot mendorong perbaikan mulai dari penggunaan tangki septik yang memenuhi standar, penyedotan lumpur tinja secara terjadwal, hingga peningkatan pengolahan sampah.
“Kampung Percontohan ini kemudian diharapkan menjadi model penanganan sanitasi berbasis kawasan yang dapat diterapkan di wilayah lain. Pelaksanaannya akan melibatkan perangkat daerah, pemerintah kelurahan, masyarakat hingga pihak swasta melalui dukungan CSR,” jelasnya.
Program tersebut dirancang dengan konsep “Halus nan Bungas”, yakni intervensi berskala terbatas tetapi diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kondisi sanitasi dan kualitas lingkungan permukiman.
“Dengan capaian akses sanitasi aman yang masih rendah, keberadaan Kampung Percontohan menjadi salah satu upaya Pemkot Samarinda untuk mengubah penanganan sanitasi dari sekadar pembangunan fasilitas menjadi perbaikan layanan yang dirasakan langsung masyarakat,” tandasnya.
